Penyebab Komisaris BUMN Diduduki Politisi
Jum'at, 20 Maret 2015 - 11:47 WIB
Penyebab Komisaris BUMN Diduduki Politisi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengungkapkan, masuknya para politisi dan mantan relawan Jokowi-JK menjadi komisaris di sejumlah perbankan BUMN, karena kerangka perbankan pelat merah kurang jelas.
"Itu (politisi jadi komisaris BUMN perbankan) karena kerangka dasar dan arah perbankan BUMN enggak jelas, akhirnya dimasukkanlah orang-orang yang enggak jelas," tuturnya kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Dia menjelaskan, jika kerangka serta program perbankan pelat merah tersebut matang dan jelas, maka orang-orang yang dipilih adalah yang mampu menjalankan program tersebut ke depannya. "Jadi, enggak asal comot kayak gini," ujar Deni.
Menurutnya, langkah pemerintah untuk memasukkan para politisi tersebut ke dalam jajaran direksi dan komisaris perbankan BUMN bisa menghambat kinerja perbankan pelat merah tersebut. Sebab itu, masyarakat harus jeli dan memantau kinerja para direksi dan komisaris yang baru tersebut.
"Kalau menghambat (kinerja) ya ganti lah. Makanya seharusnya membuat kerangka acuan awal bagaimana perbankan BUMN menghadapi tantangan global. Baru tentukan orang-orangnya, sehingga tidak menghambat. Karena awalnya cuma ganti orang, ya bisa menghambat bisa tidak," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah jajaran direksi yang hijrah dan bertukar posisi, di antaranya Achmad Baiquni yang saat ini menjabat Direktur Utama BNI. Dia sebelumnya menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan BRI.
Selain itu, mantan Direktur Mandiri Sunarso menjadi Wakil Direktur BRI dan Sulaiman Arif Arianto yang sebelumnya Direktur Bisnis UKM BRI menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Bahkan, mantan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo dipercaya menjadi Komisaris BRI. Begitu juga, dengan bekas Direktur Utama Zulkifli Zaini yang diangkat menjadi Komisaris BNI.
Kemudian, mantan menteri yang baru saja diangkat menjadi komisaris di sejumlah BUMN, di antaranya Komisaris Utama BRI Mustafa Abubakar yang sempat menjabat menteri BUMN serta Komisaris Utama BNI Rizal Ramli yang pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.
Sementara, kader dari Partai PDI-P Cahaya Dwi Rembulan diplot menjadi komisaris Bank Mandiri, begitu juga kader PDI-P lainnya, Pataniari Siahan menjadi komisaris BNI.
(Baca: Pengamat Keluhkan Petinggi Bank BUMN Saling Tukar Posisi)
"Itu (politisi jadi komisaris BUMN perbankan) karena kerangka dasar dan arah perbankan BUMN enggak jelas, akhirnya dimasukkanlah orang-orang yang enggak jelas," tuturnya kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Dia menjelaskan, jika kerangka serta program perbankan pelat merah tersebut matang dan jelas, maka orang-orang yang dipilih adalah yang mampu menjalankan program tersebut ke depannya. "Jadi, enggak asal comot kayak gini," ujar Deni.
Menurutnya, langkah pemerintah untuk memasukkan para politisi tersebut ke dalam jajaran direksi dan komisaris perbankan BUMN bisa menghambat kinerja perbankan pelat merah tersebut. Sebab itu, masyarakat harus jeli dan memantau kinerja para direksi dan komisaris yang baru tersebut.
"Kalau menghambat (kinerja) ya ganti lah. Makanya seharusnya membuat kerangka acuan awal bagaimana perbankan BUMN menghadapi tantangan global. Baru tentukan orang-orangnya, sehingga tidak menghambat. Karena awalnya cuma ganti orang, ya bisa menghambat bisa tidak," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah jajaran direksi yang hijrah dan bertukar posisi, di antaranya Achmad Baiquni yang saat ini menjabat Direktur Utama BNI. Dia sebelumnya menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan BRI.
Selain itu, mantan Direktur Mandiri Sunarso menjadi Wakil Direktur BRI dan Sulaiman Arif Arianto yang sebelumnya Direktur Bisnis UKM BRI menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri.
Bahkan, mantan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo dipercaya menjadi Komisaris BRI. Begitu juga, dengan bekas Direktur Utama Zulkifli Zaini yang diangkat menjadi Komisaris BNI.
Kemudian, mantan menteri yang baru saja diangkat menjadi komisaris di sejumlah BUMN, di antaranya Komisaris Utama BRI Mustafa Abubakar yang sempat menjabat menteri BUMN serta Komisaris Utama BNI Rizal Ramli yang pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.
Sementara, kader dari Partai PDI-P Cahaya Dwi Rembulan diplot menjadi komisaris Bank Mandiri, begitu juga kader PDI-P lainnya, Pataniari Siahan menjadi komisaris BNI.
(Baca: Pengamat Keluhkan Petinggi Bank BUMN Saling Tukar Posisi)
(izz)
Lihat Juga :
