Pemerintah Didesak Benahi Ketersediaan Elpiji 3 Kg
Senin, 23 Maret 2015 - 11:55 WIB
Pemerintah Didesak Benahi Ketersediaan Elpiji 3 Kg
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi sistem dan mekanisme ketersediaan elpiji 3 kilogram (kg).
Dia mengatakan, ketersediaan (availability) menjadi hal mutlak yang harus dijamin pemerintah. "Permasalahannya adalah kebijakan untuk mengelola atau memasok elpiji ke masyarakat harus dipikirkan kembali," ucapnya di The Acacia Hotel, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Menurutnya, kelangkaan gas melon tersebut akan menyebabkan Keributan di masyarakat. Sebab itu, ketersediaan menjadi hal utama yang harus ditekankan.
"Soal harga dan keamanan itu nomor dua, ketersediaan harus ada, kalau terjadi kelangkaan akan terjadi keributan," tutur dia.
Kardaya menegaskan, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai kebijakan penyesuaian harga. Hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip keekonomian harus dikaji ulang.
Misalnya, mengenai penetapan harga elpiji 3 kg yang lebih murah dibandingkan elpiji 12 kg. Seharusnya, elpiji 3 kg lebih mahal harganya lantaran ongkos pengepakan (packaging) lebih besar dibanding yang berukuran 12 kg.
"Kalau beli telur, cost pack yang isi 10 dengan 100 mahalan yang 10, ini kok di elpiji terbalik, elpiji 3 kg lebih murah, padahal cost 12 kg lebih murah," tandas Kardaya.
(Baca: Distribusi Elpiji Tertutup, ESDM Dinilai Tak Cerdas)
Dia mengatakan, ketersediaan (availability) menjadi hal mutlak yang harus dijamin pemerintah. "Permasalahannya adalah kebijakan untuk mengelola atau memasok elpiji ke masyarakat harus dipikirkan kembali," ucapnya di The Acacia Hotel, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Menurutnya, kelangkaan gas melon tersebut akan menyebabkan Keributan di masyarakat. Sebab itu, ketersediaan menjadi hal utama yang harus ditekankan.
"Soal harga dan keamanan itu nomor dua, ketersediaan harus ada, kalau terjadi kelangkaan akan terjadi keributan," tutur dia.
Kardaya menegaskan, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai kebijakan penyesuaian harga. Hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip keekonomian harus dikaji ulang.
Misalnya, mengenai penetapan harga elpiji 3 kg yang lebih murah dibandingkan elpiji 12 kg. Seharusnya, elpiji 3 kg lebih mahal harganya lantaran ongkos pengepakan (packaging) lebih besar dibanding yang berukuran 12 kg.
"Kalau beli telur, cost pack yang isi 10 dengan 100 mahalan yang 10, ini kok di elpiji terbalik, elpiji 3 kg lebih murah, padahal cost 12 kg lebih murah," tandas Kardaya.
(Baca: Distribusi Elpiji Tertutup, ESDM Dinilai Tak Cerdas)
(izz)
Lihat Juga :
