Pemerintah Tekan Jumlah Penambangan Liar
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen menekan industri hilir sektor pertambangan untuk menekan jumlah penambangan liar dan meningkatkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Said Didu mengatakan, pemerintah berniat mengubah pandangan tambang sebagai ekonomik ekstraktif menjadi basis ekonomi yang berkelanjutan.
"Pembangunan smelter akan berkoordinasi dengan kementerian lain. Kalau diolah di dalam negeri akan diperketat moneter dan fiskal," ujar dia di Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Sementara, terkait komitmennya mengurangi pertambangan liar bukan sektor hulu-nya, namun pemerintah akan memperketat dari hilir. Lantaran, sektor hulu acap kali sulit tersentuh pengawasan.
"Tambang liar berarti penerimaan negara berkurang. Pendekatan yang di pakai adalah memperketat proses penjualan dan pemasaran produk. Ini lebih efektif ketimbang kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat," tutup dia.
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Said Didu mengatakan, pemerintah berniat mengubah pandangan tambang sebagai ekonomik ekstraktif menjadi basis ekonomi yang berkelanjutan.
"Pembangunan smelter akan berkoordinasi dengan kementerian lain. Kalau diolah di dalam negeri akan diperketat moneter dan fiskal," ujar dia di Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Sementara, terkait komitmennya mengurangi pertambangan liar bukan sektor hulu-nya, namun pemerintah akan memperketat dari hilir. Lantaran, sektor hulu acap kali sulit tersentuh pengawasan.
"Tambang liar berarti penerimaan negara berkurang. Pendekatan yang di pakai adalah memperketat proses penjualan dan pemasaran produk. Ini lebih efektif ketimbang kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat," tutup dia.
(izz)