Pemerintah Didesak Konsisten Soal Blok Mahakam
Jum'at, 27 Maret 2015 - 14:23 WIB
Pemerintah Didesak Konsisten Soal Blok Mahakam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat Marwan Batubara mendesak pemerintah konsisten dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan Blok Mahakam, yang harus dikelola 100% oleh PT Pertamina (Persero).
Dia mengungkapkan, pemerintah jangan sampai mendapat bisikan atau pembegalan yang membuat keputusan tersebut menjadi berbeda. Pasalnya, hingga saat ini keputusan penyerahan blok migas tersebut sepenuhnya ke Pertamina belum membuahkan hasil.
"Kami menyampaikan agar yang menjadi tata cara dari pengambilan keputusan tetap pada konsistensi yang diambil. Jangan sampai nanti Pak Presiden Jokowi mendapat bisikan atau begal, dan mengakibatkan keputusannya menjadi beda," ujar Marwan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Kendati demikian, pihaknya dan seluruh petitor Blok Mahakam lainnya mendukung penuh langkah pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam. "Beliau (Menteri ESDM) konsisten terhadap aspirasi kami yang mewakili rakyat Indonesia. Itu sebabnya kami dukung penuh," imbuhnya.
Direktur Ekstekutif Indonesian Resources Studies (Iress) ini menegaskan, pemerintah jangan sampai terlambat menerbitkan surat keputusan mengenai pengelolaan Blok Mahakam. Sebab, keterlambatan tersebut dapat saja dimanfaatkan asing yang memiliki saham di blok migas tersebut.
"Pemerintah juga harus bisa menghentikan intervensi dari berbagai pihak yang melakukan KKN kepada oknum begal Mahakam dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor," tutup Marwan.
Dia mengungkapkan, pemerintah jangan sampai mendapat bisikan atau pembegalan yang membuat keputusan tersebut menjadi berbeda. Pasalnya, hingga saat ini keputusan penyerahan blok migas tersebut sepenuhnya ke Pertamina belum membuahkan hasil.
"Kami menyampaikan agar yang menjadi tata cara dari pengambilan keputusan tetap pada konsistensi yang diambil. Jangan sampai nanti Pak Presiden Jokowi mendapat bisikan atau begal, dan mengakibatkan keputusannya menjadi beda," ujar Marwan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Kendati demikian, pihaknya dan seluruh petitor Blok Mahakam lainnya mendukung penuh langkah pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam. "Beliau (Menteri ESDM) konsisten terhadap aspirasi kami yang mewakili rakyat Indonesia. Itu sebabnya kami dukung penuh," imbuhnya.
Direktur Ekstekutif Indonesian Resources Studies (Iress) ini menegaskan, pemerintah jangan sampai terlambat menerbitkan surat keputusan mengenai pengelolaan Blok Mahakam. Sebab, keterlambatan tersebut dapat saja dimanfaatkan asing yang memiliki saham di blok migas tersebut.
"Pemerintah juga harus bisa menghentikan intervensi dari berbagai pihak yang melakukan KKN kepada oknum begal Mahakam dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor," tutup Marwan.
(izz)
Lihat Juga :
