Indonesia Harus Manfaatkan WEF untuk Tarik Investor
Indonesia Harus Manfaatkan WEF untuk Tarik Investor
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Lana Soelistianingsih mengatakan, ajang World Economic Forum 2015 (WEF) ini merupakan peluang bagi pemerintah Indonesia dalam menarik investor.
Dalam ajang tersebut, pemerintah Indonesia bisa menyampaikan kepada negara peserta WEF soal proyek investasi yang akan ditawarkan.
Menurut dia, ajang ini harus dijadikan kesempatan karena klim investasi Indonesia saat ini kurang mendukung lantaran masih memiliki catatan merah yang tak berubah tiap tahunnya.
"Kalau kita lihat dari survei yang dilakukan WEF, kompetensi yang masih dianggap kurang menunjang investasi di Indonesia itu masih sama," kata Lana ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Dia menyebut, catatn merah itu, yakni korupsi, dengan rankingnya paling tinggi. Kemudian birokrasi yang berbelit-belit, lalu infrastruktur yang kurang memadai. Keempat, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dan kelima akses terhadap pembiayaan yang sulit.
Menurut dia, kelima poin tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan menampilkan kemajuan yang positif terhadap lima poin tersebut.
"Mereka bisa tampilkan itu. Pak Jokowi kan sekarang sudah banyak mengeluarkan kebijakan bersama para menteri dan ketua lembaga untuk penunjangan izin pembangunan infrastruktur seperti BKPM. Itu bisa dijual dan dipakai untuk meyakinkan para investor kalau kita sudah lebih baik," pungkas dia.
(Baca: Rusia Akan Kembangkan Kerja Sama Riset Nuklir di RI)
Dalam ajang tersebut, pemerintah Indonesia bisa menyampaikan kepada negara peserta WEF soal proyek investasi yang akan ditawarkan.
Menurut dia, ajang ini harus dijadikan kesempatan karena klim investasi Indonesia saat ini kurang mendukung lantaran masih memiliki catatan merah yang tak berubah tiap tahunnya.
"Kalau kita lihat dari survei yang dilakukan WEF, kompetensi yang masih dianggap kurang menunjang investasi di Indonesia itu masih sama," kata Lana ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Dia menyebut, catatn merah itu, yakni korupsi, dengan rankingnya paling tinggi. Kemudian birokrasi yang berbelit-belit, lalu infrastruktur yang kurang memadai. Keempat, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dan kelima akses terhadap pembiayaan yang sulit.
Menurut dia, kelima poin tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan menampilkan kemajuan yang positif terhadap lima poin tersebut.
"Mereka bisa tampilkan itu. Pak Jokowi kan sekarang sudah banyak mengeluarkan kebijakan bersama para menteri dan ketua lembaga untuk penunjangan izin pembangunan infrastruktur seperti BKPM. Itu bisa dijual dan dipakai untuk meyakinkan para investor kalau kita sudah lebih baik," pungkas dia.
(Baca: Rusia Akan Kembangkan Kerja Sama Riset Nuklir di RI)
(rna)
Explore More