DPR Sentil Rencana Pembubaran Petral
DPR Sentil Rencana Pembubaran Petral
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI Hafidz Thohir mengkritik rencana pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bermarkas di Singapura, Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Menurutnya, rencana pembubaran Petral akan percuma jika perseroan tetap tidak transparan dalam proses impor minyak. "Bentuknya unit usaha baru atau dibubarkannya Petral untuk impor minyak, bagi kami Pertamina harus mengimpor minyak dengan harga yang transparan baik melalui siapapun juga," ucapnya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Dia mengatakan, jika proses pengadaan impor minyak kini dilimpahkan ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, namun tetap terjadi lobi-lobi dalam prosesnya maka akan sama saja. Terpenting saat ini, BUMN minyak dan gas (migas) tersebut harus melakukan efisiensi dan transparansi dalam impor minyak.
"Ini jauh lebih penting. Siapapun pelaksananya silakan, kalau itu transparan dan harganya jauh lebih bagus di pasar dunia. Maka itu akan menguntungkan Indonesia. Itu yang kami soroti," tegas Hafidz.
"Kemarin kami sudah mengundang Pertamina, agar dalam pelaksanaan impor minyak tersebut. Pertamina harus menjabarkan secara transparan. Karena dua juta impor yang pertama, kemarin menimbulkan pertanyaan yang panjang di masyarakat," iumbuh dia.
(Baca: Pemerintah Kesulitan Lacak Kerugian Negara di Petral)
Menurutnya, rencana pembubaran Petral akan percuma jika perseroan tetap tidak transparan dalam proses impor minyak. "Bentuknya unit usaha baru atau dibubarkannya Petral untuk impor minyak, bagi kami Pertamina harus mengimpor minyak dengan harga yang transparan baik melalui siapapun juga," ucapnya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Dia mengatakan, jika proses pengadaan impor minyak kini dilimpahkan ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, namun tetap terjadi lobi-lobi dalam prosesnya maka akan sama saja. Terpenting saat ini, BUMN minyak dan gas (migas) tersebut harus melakukan efisiensi dan transparansi dalam impor minyak.
"Ini jauh lebih penting. Siapapun pelaksananya silakan, kalau itu transparan dan harganya jauh lebih bagus di pasar dunia. Maka itu akan menguntungkan Indonesia. Itu yang kami soroti," tegas Hafidz.
"Kemarin kami sudah mengundang Pertamina, agar dalam pelaksanaan impor minyak tersebut. Pertamina harus menjabarkan secara transparan. Karena dua juta impor yang pertama, kemarin menimbulkan pertanyaan yang panjang di masyarakat," iumbuh dia.
(Baca: Pemerintah Kesulitan Lacak Kerugian Negara di Petral)
(izz)
Explore More