DPR Setujui Penerbitan Saham Baru Tiga BUMN
Jum'at, 24 April 2015 - 20:45 WIB
DPR Setujui Penerbitan Saham Baru Tiga BUMN
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui pengajuan penerbitan saham baru (right issue) tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp5,035 triliun. Restu diberikan setelah melalui rapat kerja yang cukup alot selama hampir 11 jam, dengan dua kali masa skorsing pada pukul 12.00 WIB dan pukul 16.00 WIB.
Persetujuan ini dilakukan oleh 10 fraksi DPR RI, dengan dihadiri sembilan fraksi. Adapun tiga BUMN yang akan melakukan right issue adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhikarya (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
Ketua Komisi VI DPR RI, Hafidz Thohir menjelaskan, persetujuan ini diberikan dengan beberapa catatan penting, di antaranya kepemilikan saham negara pada tiga BUMN tersebut tidak boleh terdelusi alias berkurang, dan masing-masing perusahaan harus melakukan proses tersebut dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian.
"Harus mempertimbangkan timing, pricing, dan sizing. Kami tidak paham kondisi bursa saham, tapi kita harus paham kondisi perekonomian Indonesia saat ini luar biasa," ujarnya di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015) malam.
Parlemen juga menekankan agar perseroan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga prudential, serta ritme kegiatan usaha. Selain itu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga secara effort diminta menjaga kepemilikan saham asing di tiga BUMN tersebut.
"Meski Bu Menteri bilang tidak punya kewenangan untuk menambahkan dan mengurangi (kepemilikan saham asing). Jadi setuju ya, bismillahirrahmanirrahim dengan demikian raker kita pada hari ini untuk minta persetujuan terhadap rights issue tiga BUMN dapat kami setujui dengan kriteria tadi," tegasnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengucapkan terima kasih atas disetujuinya pengajuan right issue tiga emiten pelat merah tersebut. Dia pun berjanji akan memenuhi catatan-catatan yang diberikan Komisi VI.
"Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disisihkan untuk dapat menyelesaikan persetujuan. Right issue sangat penting untuk dapat melakukan program pembangunan tahun ini. Kami akan mengikuti catatan yang dalam persetujuan Komisi VI. Terutama tentang pricing dan timing yang tepat," tandasnya.
Sekadar informasi, kepemilikan saham negara di Antam adalah sebesar 65%, dengan besaran PMN sebesar Rp3,5 triliun, dan dana publik yang dapat dihimpun sebesar Rp1,89 triliun untuk penyelesaian proyek feronikel, Fero Halmahera Timur (FHT) dan proyek anode slime di Jawa Timur.
Sementara Adhikarya kepemilikan saham negara sebesar 51%, PMN Rp1,4 triliun, dan estimasi dana publik sebesar Rp1,34 triliun untuk proyek Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek.
Untuk Waskita Karya, kepemilikan saham negara sebesar 66,02%, dana PMN Rp3,5 triliun, dan estimasi dana yang dihimpun sebesar Rp1,8 triliun untuk proyek tol di Pulau Jawa, dan transmisi listrik di Pulau Sumatera.
Dana publik tersebut diharapkan telah masuk ke Adhi Karya dan Waskita Karya pada Juli 2015. Sementara Antam diharapkan pada awal kuartal III/2015.
Persetujuan ini dilakukan oleh 10 fraksi DPR RI, dengan dihadiri sembilan fraksi. Adapun tiga BUMN yang akan melakukan right issue adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhikarya (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
Ketua Komisi VI DPR RI, Hafidz Thohir menjelaskan, persetujuan ini diberikan dengan beberapa catatan penting, di antaranya kepemilikan saham negara pada tiga BUMN tersebut tidak boleh terdelusi alias berkurang, dan masing-masing perusahaan harus melakukan proses tersebut dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian.
"Harus mempertimbangkan timing, pricing, dan sizing. Kami tidak paham kondisi bursa saham, tapi kita harus paham kondisi perekonomian Indonesia saat ini luar biasa," ujarnya di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015) malam.
Parlemen juga menekankan agar perseroan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menjaga prudential, serta ritme kegiatan usaha. Selain itu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga secara effort diminta menjaga kepemilikan saham asing di tiga BUMN tersebut.
"Meski Bu Menteri bilang tidak punya kewenangan untuk menambahkan dan mengurangi (kepemilikan saham asing). Jadi setuju ya, bismillahirrahmanirrahim dengan demikian raker kita pada hari ini untuk minta persetujuan terhadap rights issue tiga BUMN dapat kami setujui dengan kriteria tadi," tegasnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengucapkan terima kasih atas disetujuinya pengajuan right issue tiga emiten pelat merah tersebut. Dia pun berjanji akan memenuhi catatan-catatan yang diberikan Komisi VI.
"Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disisihkan untuk dapat menyelesaikan persetujuan. Right issue sangat penting untuk dapat melakukan program pembangunan tahun ini. Kami akan mengikuti catatan yang dalam persetujuan Komisi VI. Terutama tentang pricing dan timing yang tepat," tandasnya.
Sekadar informasi, kepemilikan saham negara di Antam adalah sebesar 65%, dengan besaran PMN sebesar Rp3,5 triliun, dan dana publik yang dapat dihimpun sebesar Rp1,89 triliun untuk penyelesaian proyek feronikel, Fero Halmahera Timur (FHT) dan proyek anode slime di Jawa Timur.
Sementara Adhikarya kepemilikan saham negara sebesar 51%, PMN Rp1,4 triliun, dan estimasi dana publik sebesar Rp1,34 triliun untuk proyek Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek.
Untuk Waskita Karya, kepemilikan saham negara sebesar 66,02%, dana PMN Rp3,5 triliun, dan estimasi dana yang dihimpun sebesar Rp1,8 triliun untuk proyek tol di Pulau Jawa, dan transmisi listrik di Pulau Sumatera.
Dana publik tersebut diharapkan telah masuk ke Adhi Karya dan Waskita Karya pada Juli 2015. Sementara Antam diharapkan pada awal kuartal III/2015.
(dmd)
