Industri MICE Menggeliat, Bea Cukai Rilis Aturan Baru untuk Pameran Internasional
Rabu, 08 Februari 2023 - 11:53 WIB
Wisatawan mengunjungi tenant dalam pameran Tarvel Exchange pada ajang ATF 2023 di Yogyakarta, Jumat (3/2/2023). Guna memasilitasi penyelenggaraan pameran internasional, Bea Cukai merilis aturan baru. Foto/MPI/Faisal Rahman
JAKARTA - Melandainya kasus Covid-19 membuat geliat aktivitas masyarakat dan dunia usaha kian mendekati normal. Terlebih lagi Indonesia telah masuk masa transisi pascapandemi.
Untuk memulihkan kembali roda perekonomian, pemerintah kembali fokus memperkuat industri dalam negeri, termasuk industri hiburan, kreatif, dan pariwisata.
Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu berbagai event internasional mulai banyak digelar di Tanah Air. Mulai dari rangkaian perhelatan G20, ajang olahraga bergengsi MotoGP, hingga berbagai konser dari musisi lokal dan internasional.
Tak hanya itu, ajang Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran atau dikenal dengan MICE juga telah banyak digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Guna mendukung dan memasilitasi penyelenggaraan pameran internasional, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardaha mengatakan, aturan yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran ini diterbitkan pada 22 November 2022 dan efektif berlaku 60 hari sejak dikeluarkan.
Adapun tujuan dari penerbitan aturan ini adalah untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha, mendukung industri, menyediakan sarana promosi untuk industri dalam negeri, serta meningkatkan ekspor nasional.
Penerbitan aturan ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
Menurut Hatta, dalam aturan ini juga dijelaskan bahwa TPPB ialah tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, yang barang tersebut ditujukan untuk dipamerkan. "TPPB merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai,” ujarnya, dikutip Rabu (8/2/2023).
Untuk memulihkan kembali roda perekonomian, pemerintah kembali fokus memperkuat industri dalam negeri, termasuk industri hiburan, kreatif, dan pariwisata.
Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu berbagai event internasional mulai banyak digelar di Tanah Air. Mulai dari rangkaian perhelatan G20, ajang olahraga bergengsi MotoGP, hingga berbagai konser dari musisi lokal dan internasional.
Tak hanya itu, ajang Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran atau dikenal dengan MICE juga telah banyak digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Guna mendukung dan memasilitasi penyelenggaraan pameran internasional, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardaha mengatakan, aturan yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran ini diterbitkan pada 22 November 2022 dan efektif berlaku 60 hari sejak dikeluarkan.
Adapun tujuan dari penerbitan aturan ini adalah untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha, mendukung industri, menyediakan sarana promosi untuk industri dalam negeri, serta meningkatkan ekspor nasional.
Penerbitan aturan ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
Menurut Hatta, dalam aturan ini juga dijelaskan bahwa TPPB ialah tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, yang barang tersebut ditujukan untuk dipamerkan. "TPPB merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai,” ujarnya, dikutip Rabu (8/2/2023).
tulis komentar anda