Ganjar Bentuk Satgas Atasi Kemiskinan Ekstrem, 5 Daerah Jadi Prioritas
Selasa, 14 Februari 2023 - 11:30 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sedang berbincang dengan Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin). FOTO/dok.Istimewa
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (rakor) Ganjar dengan 17 Bupati. Para bupati dibagi tugas untuk menangani kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas tersebut. "Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," kata Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Senin (13/2/2023).
Adapun, 17 Kabupaten itu di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang. Kemudian Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo. Lebih lanjut Ganjar mengatakan, sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Ganjar menjelaskan, salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan.
"Di Sragen tadi umpama, ternyata di luar data yang sudah ada, Sragen melakukan verifikasi faktual di lapangan, dicari lagi menurut kriteria yang ada ada berapa, ini yang kita kejar," kata Ganjar.
Di samping itu, kata Ganjar, para bupati juga telah melaksanakan instruksinya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing. "Ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan beberapa kabupaten mengembangkan lebih baik," ujar Ganjar.
Melalui CSR hingga optimalisasi Baznas, Ganjar terbukti menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jateng mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada September 2022 dibanding September 2021. Kini, jumlah penduduk miskin di Jateng tinggal 10,98 persen.
Ganjar juga berharap, para bupati dapat mensupervisi jajarannya untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Ganjar meminta para bupati melaporkan hasil supervisi setiap minggu. "Kita minta bantuan teman-teman Bupati ini agar bisa koordinasikan camat sebagai supervisor dari desa-desa, nah ini kita tagih. Minggu depan harapan kita sudah mulai kelihatan intervensinya. Tadi sudah muncul ide-ide bagus," pungkas Ganjar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 17 Kabupaten ada empat komponen. Yakni jamban sebanyak 50.618, air minum 16.715, listrik 8.646, kemudian Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebanyak 19.573.
SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (rakor) Ganjar dengan 17 Bupati. Para bupati dibagi tugas untuk menangani kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas tersebut. "Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," kata Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Senin (13/2/2023).
Adapun, 17 Kabupaten itu di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang. Kemudian Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo. Lebih lanjut Ganjar mengatakan, sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Ganjar menjelaskan, salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan.
"Di Sragen tadi umpama, ternyata di luar data yang sudah ada, Sragen melakukan verifikasi faktual di lapangan, dicari lagi menurut kriteria yang ada ada berapa, ini yang kita kejar," kata Ganjar.
Di samping itu, kata Ganjar, para bupati juga telah melaksanakan instruksinya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing. "Ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan beberapa kabupaten mengembangkan lebih baik," ujar Ganjar.
Melalui CSR hingga optimalisasi Baznas, Ganjar terbukti menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jateng mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada September 2022 dibanding September 2021. Kini, jumlah penduduk miskin di Jateng tinggal 10,98 persen.
Ganjar juga berharap, para bupati dapat mensupervisi jajarannya untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Ganjar meminta para bupati melaporkan hasil supervisi setiap minggu. "Kita minta bantuan teman-teman Bupati ini agar bisa koordinasikan camat sebagai supervisor dari desa-desa, nah ini kita tagih. Minggu depan harapan kita sudah mulai kelihatan intervensinya. Tadi sudah muncul ide-ide bagus," pungkas Ganjar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 17 Kabupaten ada empat komponen. Yakni jamban sebanyak 50.618, air minum 16.715, listrik 8.646, kemudian Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebanyak 19.573.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda