Kirim BPKP ke Jepang, Luhut Ingin Audit Kondisi dan Harga KRL Bekas

Bambang juga tidak ingin impor kereta bekas dari Jepang ini juga menimbulkan masalah hukum, karena pernah terjadi kasus korupsi hibah kereta api dari Jepang yang menimpa mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Berbagai pengalaman itulah yang seharusnya jadi pertimbangan,” tegasnya.

Sebagai informasi polemik impor kereta bekas Jepang, lantaran ada perbedaan pandangan antar Kementerian. Salah satunya meminta agar mendahulukan produksi dalam negeri, yakni dari PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Sedangkan lainnya mendorong adanya impor kereta karena terdesaknya kebutuhan untuk menggantikan kereta yang sudah usang.