Masyarakat Harus Miliki Akses dan Hak atas Energi Listrik

“Masyarakat perlu memahami soal surplus energi daya listrik, karena seringkali menjadi misleading. Indonesia negara kepulauan sehingga kalau misalnya disebutkan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia, sebesar 50.000 MW sementara kebutuhan 40.000 MW, maka kelihatannya surplus 10.000. Padahal Indonesia negara kepulauan dan saat ini sistem kelistrikan Jawa Sumatera belum tersambung,” ujarnya,

Terkait adanya dugaan dan tudingan PLTA Batangtoru yang sengaja dibuat untuk melayani industri bukan untuk masyarakat, dengan tegas Weddy membantah.

(Baca juga:Memaksimalkan Penggunaan Energi Terbarukan)

“Saat ini 75 juta pelanggan PLN adalah rumah tangga. Jumlah itu mencakup 90% pelanggan perusahaan listrik negara ini dengan begitu sebenarnya jumlah pelanggan industri sangat kecil, sehingga listrik yang dihasilkan Batang Toru hadir untuk masyarakat, bukan untuk industri,” tegasnya.

Hadirnya PLTA Batang Toru pada 2012 lalu, menurutnya, tidak serta merta tetapi memang sudah direncanakan secara matang. Selain untuk menjamin kebutuhan listrik di Sumatera Utara saat ini, juga sebagai persiapan di masa mendatang. Di mana Presiden Joko Widodo berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur strategis, seperti transportasi dan listrik yang menjadi nilai jual untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, menurut Weddy, berkomitmen memastikan net zero emission tahun 2060 dapat terwujud, di mana saat ini 80% pasokan PLN berasal dari PLTU.