IMB Warga Tanah Merah Hanya Sementara, Pengamat Dorong Relokasi Penduduk Menjauh dari TBBM Plumpang

JAKARTA - Menyusul kebakaran hebat di Terminal BBM (TBBM) Plumpang pada Jumat (3/3) yang menelan belasan korban jiwa, presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan dua opsi solusi kepada PT Pertamina dan Pemerintah Provinsi DKI. Dua opsi tersebut adalah merelokasi pemukiman warga di sekitar lokasi depo atau memindahkan depo tersebut.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara yang berlaku selama 3 tahun kepada warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara yang menghuni di lahan ilegal.

Pengamat Energi, Kurtubi menilai pemerintah bisa melakukan pemindahan terhadap warga yang menempati kawasan penyangga (buffer zone) milik Pertamina.



“Tentu saja relokasi itu diikuti dengan langkah-langkah humanis dalam bentuk bantuan layanan kesehatan bagi korban yang terkena dampak,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (11/3/2023).



Kurtubi mengatakan, pemberian rumah susun kepada masyarakat bisa menjadi sebagai salah satu pilihan. Dia berpendapat, Depo Pertamina Plumpang harus bisa beroperasi dengan aman dan maksimal lantaran manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam menyimpan bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, Kurtubi melihat Pertamina sudah bersikap tegas dengan melaporkan masyarakat yang tinggal di sekitar Depo Plumpang kepada pihak berwenang.

Namun, masyarakat kembali menghuni kawasan tersebut sampai akhirnya berkembang hingga sekarang. “Merelokasi penduduk harus dilakukan ke lokasi yang jauh dari tempat itu,” tukasnya.



Menurut Kurtubi, pemindahan tersebut harus dilakukan setidaknya 500 meter dari lokasi Depo. Bahkan, Kurtubi menyarankan untuk memindahkan pemukiman dari Depo sejauh mungkin untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Itu kemarin baru pipa yang terbakar, gimana kalau kilangnya yang terbakar? Saya rasa radius 1 km juga masih akan terdampak,” tukasnya.