Siloam Jajaki Peluang Investasi Sektor Kesehatan di IKN
Selasa, 14 Maret 2023 - 12:30 WIB
PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) menjajaki investasi sektor kesehatan di IKN. FOTO/dok.Istimewa
JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) menjajaki investasi di sektor kesehatan menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Komisaris Siloam International Hospitals John Riady mengungkapkan, IKN sangat prospektif bagi investasi dan pengembangan sektor kesehatan di Tanah Air. Apalagi saat ini, Indonesia masih menjadi penggerak sekaligus ekonomi terbesar di ASEAN.
“Kami mengapresiasi diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2023. Pemerintah menyediakan payung hukum untuk memberikan kemudahan berusaha, termasuk hak atas tanah dan fasilitas tax holiday. Saya optimistis peraturan ini memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha di sektor swasta untuk mempercepat pembangunan IKN,” kata John melalui pernyataannya, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Siloam saat ini memiliki 41 rumah sakit dan puluhan klinik di 23 kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 14 rumah sakit Siloam berlokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, di Pulau Jawa terdapat sebanyak 7 rumah sakit Siloam, sebanyak 5 rumah sakit berada di Sumatera, 6 di Bali dan Nusa Tenggara, 3 di Kalimantan, 5 di Sulawesi, dan 1 di Maluku. Jaringan rumah sakit ini ditopang 2.700 dokter umum dan spesialis, serta lebih dari 15.000 perawat dan staf pendukung.
John mengaku, PP 12/2023 sangat dinantikan pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Apalagi, lanjutnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyiapkan layanan perizinan berusaha untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan menyediakan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kami siap berkontribusi untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN yang didesain sesuai kondisi alam di Kalimantan Timur,” jelas John.
Rencananya, pembangunan IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dalam lima tahap, yaitu untuk Tahap I periode 2022-2024, tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), dan tahap IV pda 2040-2045. Pemerintah memperkirakan besaran investasi di IKN adalah sebesar Rp 500 triliun.
“Bapak Presiden mengatakan bahwa jumlah Rp500 triliun tidak mungkin ditanggung APBN. Harus ada yang membantu pemerintah. Dalam hal ini kami siap berkontribusi untuk investasi swasta. Sejak awal tahun 2023, kami sudah mulai melakukan penjajakan untuk berinvestasi di sektor kesehatan,” kata John.
Presiden Komisaris Siloam International Hospitals John Riady mengungkapkan, IKN sangat prospektif bagi investasi dan pengembangan sektor kesehatan di Tanah Air. Apalagi saat ini, Indonesia masih menjadi penggerak sekaligus ekonomi terbesar di ASEAN.
“Kami mengapresiasi diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2023. Pemerintah menyediakan payung hukum untuk memberikan kemudahan berusaha, termasuk hak atas tanah dan fasilitas tax holiday. Saya optimistis peraturan ini memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha di sektor swasta untuk mempercepat pembangunan IKN,” kata John melalui pernyataannya, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Siloam saat ini memiliki 41 rumah sakit dan puluhan klinik di 23 kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 14 rumah sakit Siloam berlokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, di Pulau Jawa terdapat sebanyak 7 rumah sakit Siloam, sebanyak 5 rumah sakit berada di Sumatera, 6 di Bali dan Nusa Tenggara, 3 di Kalimantan, 5 di Sulawesi, dan 1 di Maluku. Jaringan rumah sakit ini ditopang 2.700 dokter umum dan spesialis, serta lebih dari 15.000 perawat dan staf pendukung.
John mengaku, PP 12/2023 sangat dinantikan pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Apalagi, lanjutnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyiapkan layanan perizinan berusaha untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan menyediakan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kami siap berkontribusi untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN yang didesain sesuai kondisi alam di Kalimantan Timur,” jelas John.
Rencananya, pembangunan IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dalam lima tahap, yaitu untuk Tahap I periode 2022-2024, tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), dan tahap IV pda 2040-2045. Pemerintah memperkirakan besaran investasi di IKN adalah sebesar Rp 500 triliun.
“Bapak Presiden mengatakan bahwa jumlah Rp500 triliun tidak mungkin ditanggung APBN. Harus ada yang membantu pemerintah. Dalam hal ini kami siap berkontribusi untuk investasi swasta. Sejak awal tahun 2023, kami sudah mulai melakukan penjajakan untuk berinvestasi di sektor kesehatan,” kata John.
tulis komentar anda