Soal Data Sawit Tak Sinkron, Anggota DPR: Mestinya BPKP Turun untuk Audit Semua
Rabu, 15 Maret 2023 - 18:20 WIB
Anggota DPR menyorot peran BPKP atas masalah data sawit. Foto/Dok
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) sempat mempersoalkan tidak sinkronnya data mengenai sawit, khususnya industri sawit dan turunannya. Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan terhadap peran audit yang dilakukan BPKP.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki BPKP sebagai auditor internal. Menurut Anis sudah seharusnya temuan-temuan seperti yang dipersoalkan dapat ditangani secara dini.
"BPKP itu adalah auditor internal pemerintah. Jadi, mestinya memang BPKP yang harus turun untuk bisa mengaudit semua. Jadi, kalau ada temuan-temuan seperti itu, BPKP yang memang harus turun terlebih dahulu,” ujar Anis di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dia kemudian membandingkan dengan kerja Badan pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal. Dia berharap BPKP sebagai unsur internal pemerintah dapat menunjukan kinerjanya sehingga tidak timbul temuan-temuan seperti yang sering dipersoalkan.
“Nanti auditor eksternalnya BPK, tapi saya sering ketika rapat, kita jajarkan antara BPK dengan BPKP, BPKP itu unsur internal pemerintah. Jadi, dia (BPKP) yang harusnya melakukan audit lebih dulu. Karena kalau sudah begitu (ada temuan) nantinya yang akan tersudut BPKP-nya gitu. Lah BPKP itu apa yang diaudit, kok masih ketemu yang kayak gitu,” ucap Anis.
Anis pun mendorong BPKP untuk lebih masif melakukan tugasnya. Bahkan, dia mendukung BPKP untuk melakukan pengejaran apabila ada data yang tak sesuai dan berpotensi merugikan negara.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki BPKP sebagai auditor internal. Menurut Anis sudah seharusnya temuan-temuan seperti yang dipersoalkan dapat ditangani secara dini.
"BPKP itu adalah auditor internal pemerintah. Jadi, mestinya memang BPKP yang harus turun untuk bisa mengaudit semua. Jadi, kalau ada temuan-temuan seperti itu, BPKP yang memang harus turun terlebih dahulu,” ujar Anis di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dia kemudian membandingkan dengan kerja Badan pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal. Dia berharap BPKP sebagai unsur internal pemerintah dapat menunjukan kinerjanya sehingga tidak timbul temuan-temuan seperti yang sering dipersoalkan.
“Nanti auditor eksternalnya BPK, tapi saya sering ketika rapat, kita jajarkan antara BPK dengan BPKP, BPKP itu unsur internal pemerintah. Jadi, dia (BPKP) yang harusnya melakukan audit lebih dulu. Karena kalau sudah begitu (ada temuan) nantinya yang akan tersudut BPKP-nya gitu. Lah BPKP itu apa yang diaudit, kok masih ketemu yang kayak gitu,” ucap Anis.
Anis pun mendorong BPKP untuk lebih masif melakukan tugasnya. Bahkan, dia mendukung BPKP untuk melakukan pengejaran apabila ada data yang tak sesuai dan berpotensi merugikan negara.
(uka)
tulis komentar anda