Lembaga Sertifikasi Punya Pengurus Baru, Intip Visinya
Kamis, 23 Maret 2023 - 13:56 WIB
Bagi Ketua Dewan Pengawas ALSI, Ngakan Timur Antara yang juga pernah menjadi Ketua Umum ALSI dan Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperind, penting bagi pengurus ALSI untuk juga fokus memantau regulasi pemerintah.
“Bisnis TIC nyatanya tetap sustain hingga saat ini, dan memang sangat bergandengan dengan regulasi pemerintah untuk terus berkembang. Bisnis sertifikasi juga merupakan bisnis global yang tidak dapat diabaikan.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam sambutannya menghimbau para anggota ALSI yang merupakan para pelaku bisnis LPK terakreditasi KAN – sekaligus direct stakeholder BSN untuk pilar conformity assessment – harus bisa melihat peluang dan lingkungan bisnis yang strategis demi berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
“Karena di tangan Bapak-Ibu pengurus ALSI bagaimana kemajuan proses sertifikasi, pengujian laboratorium, inspeksi, dan yang relatif baru proses verifikasi, validasi-integritas dan kredibilitasnya bisa dilihat setara dengan internasional," terangnya.
Kukuh berharap kemajuan para pebisnis LPK dapat kontinu karena pemerintah dan LPK saling memerlukan. Pemerintah memerlukan peran LPK non-government karena akses modal, ekspertise, dan komitmen ada di tangan LPK non-government.
Untuk menyemangati, Kukuh melaporkan informasi bahwa tahun lalu United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melakukan survey tentang status pengelolaan infrastruktur mutu yang terdiri dari 5 elemen (standardisasi, metrologi, conformity assessment, akreditasi, dan kebijakan). Indonesia di ranking ke-34 dunia dan no 2 di-ASEAN.
“Saya rasa ini sesuatu yang perlu kita banggakan dan jaga komitmennya. Karena kami yakin itu bukan kerja keras BSN saja, tetapi hasil kerja keras kita semua, termasuk semua anggota ALSI,” kata Kukuh.
Sebagai penutup, Sekretaris Jenderal ALSI, Irham Budiman yang juga Direktur Operasional MUTU International mengatakan, jumlah anggota ALSI saat ini didominasi perusahaan-perusahaan lembaga penilai kesesuaian (LPK) nasional yakni sebanyak 78% yang di dalamnya mayoritas LPK swasta (75%).
Irham berharap, sesuai harapan dari Kepala BSN, dengan anggota tersebut ALSI sebagai organisasi bisa menjadi kekuatan di masa depan. Khususnya, Irham menekankan tiga peran ALSI sebagai organisasi yakni menjadi sumber referensi di industri TIC, menjadi rumah besar para pelaku industri TIC, serta menjadi penggerak ekosistem penilai kesesuaian.
Tema program kepengurusan 2022-2025 adalah penguatan ALSI untuk mendukung ekosistem penilain kesesuaian dengan 4 tipologi program: (1) Dukungan pengembangan dan penerapan standar, (2) Wadah diskusi dan sharing, (3) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas dan (4) Networking.
“Bisnis TIC nyatanya tetap sustain hingga saat ini, dan memang sangat bergandengan dengan regulasi pemerintah untuk terus berkembang. Bisnis sertifikasi juga merupakan bisnis global yang tidak dapat diabaikan.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam sambutannya menghimbau para anggota ALSI yang merupakan para pelaku bisnis LPK terakreditasi KAN – sekaligus direct stakeholder BSN untuk pilar conformity assessment – harus bisa melihat peluang dan lingkungan bisnis yang strategis demi berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
“Karena di tangan Bapak-Ibu pengurus ALSI bagaimana kemajuan proses sertifikasi, pengujian laboratorium, inspeksi, dan yang relatif baru proses verifikasi, validasi-integritas dan kredibilitasnya bisa dilihat setara dengan internasional," terangnya.
Kukuh berharap kemajuan para pebisnis LPK dapat kontinu karena pemerintah dan LPK saling memerlukan. Pemerintah memerlukan peran LPK non-government karena akses modal, ekspertise, dan komitmen ada di tangan LPK non-government.
Untuk menyemangati, Kukuh melaporkan informasi bahwa tahun lalu United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melakukan survey tentang status pengelolaan infrastruktur mutu yang terdiri dari 5 elemen (standardisasi, metrologi, conformity assessment, akreditasi, dan kebijakan). Indonesia di ranking ke-34 dunia dan no 2 di-ASEAN.
“Saya rasa ini sesuatu yang perlu kita banggakan dan jaga komitmennya. Karena kami yakin itu bukan kerja keras BSN saja, tetapi hasil kerja keras kita semua, termasuk semua anggota ALSI,” kata Kukuh.
Sebagai penutup, Sekretaris Jenderal ALSI, Irham Budiman yang juga Direktur Operasional MUTU International mengatakan, jumlah anggota ALSI saat ini didominasi perusahaan-perusahaan lembaga penilai kesesuaian (LPK) nasional yakni sebanyak 78% yang di dalamnya mayoritas LPK swasta (75%).
Irham berharap, sesuai harapan dari Kepala BSN, dengan anggota tersebut ALSI sebagai organisasi bisa menjadi kekuatan di masa depan. Khususnya, Irham menekankan tiga peran ALSI sebagai organisasi yakni menjadi sumber referensi di industri TIC, menjadi rumah besar para pelaku industri TIC, serta menjadi penggerak ekosistem penilai kesesuaian.
Tema program kepengurusan 2022-2025 adalah penguatan ALSI untuk mendukung ekosistem penilain kesesuaian dengan 4 tipologi program: (1) Dukungan pengembangan dan penerapan standar, (2) Wadah diskusi dan sharing, (3) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas dan (4) Networking.
tulis komentar anda