Jelang KTT ASEAN, KSP Minta Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Segera Dicabut
Minggu, 07 Mei 2023 - 22:03 WIB
"Setiap hari terjadi keributan di Kawasan Taman Nasional Komodo antara petugas PT Flobamor dengan pelaku wisata. Kami meminta kenaikan tarif oleh PT Flobamor segera dibatalkan. Karena menurut laporan pelaku usaha, servis yang diberikan oleh PT Flobamor tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, Rm Martin Chen mengatakan, dalam mengelola Taman Nasional Komodo, seharusnya kesejahteraan masyarakat dan konservasi harus menjadi yang utama.
Dia menilai PT Flobamor tidak berkompeten sebagai mitra KLHK karena tidak sanggup mengikuti prosedural penetapan tarif yang tepat sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat.
“Keuskupan Ruteng meminta kenaikan tarif oleh PT Flobamor dibatalkan, dan meminta KLHK mencari mitra lain yang lebih profesional," tukasnya.
Baca juga: Jadwal Penerbangan di Labuan Bajo Diatur Ulang Selama KTT ASEAN
Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Marbun menerangkan bahwa menurut asas pemerintahan, permasalahan penetapan tarif ini bisa diselesaikan dengan kebijakan Gubernur, mengingat bentuk BUMD PT Flobamor sudah menjadi Perseroda.
Pemprov NTT sebagai wakil pemerintahan semestinya bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Adapun Kemendagri sepakat akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan Pemprov NTT.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, Rm Martin Chen mengatakan, dalam mengelola Taman Nasional Komodo, seharusnya kesejahteraan masyarakat dan konservasi harus menjadi yang utama.
Dia menilai PT Flobamor tidak berkompeten sebagai mitra KLHK karena tidak sanggup mengikuti prosedural penetapan tarif yang tepat sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat.
“Keuskupan Ruteng meminta kenaikan tarif oleh PT Flobamor dibatalkan, dan meminta KLHK mencari mitra lain yang lebih profesional," tukasnya.
Baca juga: Jadwal Penerbangan di Labuan Bajo Diatur Ulang Selama KTT ASEAN
Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Marbun menerangkan bahwa menurut asas pemerintahan, permasalahan penetapan tarif ini bisa diselesaikan dengan kebijakan Gubernur, mengingat bentuk BUMD PT Flobamor sudah menjadi Perseroda.
Pemprov NTT sebagai wakil pemerintahan semestinya bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Adapun Kemendagri sepakat akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan Pemprov NTT.
(ind)
Lihat Juga :