Resesi Mengancam, Menteri Diminta Bergerak Cepat
Jum'at, 24 Juli 2020 - 06:33 WIB
Anis mengatakan, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 tersebut menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antarpemerintah belum baik. “Jadi bukan hanya menganggarkan yang besar, tapi kemudian bingung bagaimana menyerapnya. Kan itu tidak bagus bagi rakyat karena yang merasakan dampaknya kan rakyat,” tuturnya. (Baca juga: Gerebek Rumah Bujang, Warga Temukan Ribuan Pakaian Dalam Wanita)
Anis menunjukkan, terjadi jurang yang menyesakkan dada ketika rakyat mengeluhkan berbagai kebutuhan mahal, daya beli rendah, dokter di rumah sakit kekurangan alat pelindung diri (APD), sementara dananya ada namun tidak terserap. ”Itu kan seperti jurang yang menyesakkan dada, ya wajar kalau sampai Presiden itu marah,” katanya.
Pengamat ekonomi Aviliani juga mengkritik lemahnya penyerapan anggaran. Dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, level kementerian jangan sampai menjalankan kebijakan business as usual. "Transformasi out of the box ini tidak terjadi. Kebijakan sudah keluar, anggaran ratusan triliun sudah disetujui DPR, tapi sampai hari ini realisasinya masih relatif rendah," ungkapnya.
Dia mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga Juni 2020 harusnya sudah mencapai 50%. Akan tetapi, hingga kini realisasinya baru mencapai angka 30%. "Makanya pertumbuhan kita di kuartal ini negatif. Kenapa? Karena masih pakai sistem business as usual. Kondisi sekarang justru belanja pemerintah harus dioptimalkan, bukan dari sektor swasta," ucap Aviliani. (Lihat videonya: 7 Emak-emak Nekat Joget TikTok di Jalan Tol)
Di sisi lain, wabah Covid-19 ini juga menjadi momentum untuk mengoreksi rapuhnya pijakan perekonomian akibat terlalu bergantung ke negara lain. Karena itu, aspek kemandirian ekonomi harus menjadi arus utama dalam menata arsitektur ekonomi Indonesia pascapandemi, agar cita-cita kesejahteraan bisa diwujudkan.
Peneliti Indef M Rizal Taufikurrahman menyarankan agar pemerintah mempertahankan sektor konsumsi yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu ada beberapa perbaikan mendasar terkait teknis penyaluran stimulus fiskal, perbaikan pendataan yang targetnya di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta koordinasi dan sinergi lintas lembaga. (Dita Angga/Abdul Rochim/Rina Anggraeni)
Anis menunjukkan, terjadi jurang yang menyesakkan dada ketika rakyat mengeluhkan berbagai kebutuhan mahal, daya beli rendah, dokter di rumah sakit kekurangan alat pelindung diri (APD), sementara dananya ada namun tidak terserap. ”Itu kan seperti jurang yang menyesakkan dada, ya wajar kalau sampai Presiden itu marah,” katanya.
Pengamat ekonomi Aviliani juga mengkritik lemahnya penyerapan anggaran. Dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, level kementerian jangan sampai menjalankan kebijakan business as usual. "Transformasi out of the box ini tidak terjadi. Kebijakan sudah keluar, anggaran ratusan triliun sudah disetujui DPR, tapi sampai hari ini realisasinya masih relatif rendah," ungkapnya.
Dia mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga Juni 2020 harusnya sudah mencapai 50%. Akan tetapi, hingga kini realisasinya baru mencapai angka 30%. "Makanya pertumbuhan kita di kuartal ini negatif. Kenapa? Karena masih pakai sistem business as usual. Kondisi sekarang justru belanja pemerintah harus dioptimalkan, bukan dari sektor swasta," ucap Aviliani. (Lihat videonya: 7 Emak-emak Nekat Joget TikTok di Jalan Tol)
Di sisi lain, wabah Covid-19 ini juga menjadi momentum untuk mengoreksi rapuhnya pijakan perekonomian akibat terlalu bergantung ke negara lain. Karena itu, aspek kemandirian ekonomi harus menjadi arus utama dalam menata arsitektur ekonomi Indonesia pascapandemi, agar cita-cita kesejahteraan bisa diwujudkan.
Peneliti Indef M Rizal Taufikurrahman menyarankan agar pemerintah mempertahankan sektor konsumsi yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu ada beberapa perbaikan mendasar terkait teknis penyaluran stimulus fiskal, perbaikan pendataan yang targetnya di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta koordinasi dan sinergi lintas lembaga. (Dita Angga/Abdul Rochim/Rina Anggraeni)
(ysw)
Lihat Juga :