Gandeng Bank Dunia, G20 Empower Perkuat Pelaku UMKM Perempuan
Sabtu, 03 Juni 2023 - 15:35 WIB
G20 Empower kolaborasi dengan Bank Dunia memperkuat pelaku UMKM perempuan. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia . Sektor tersebut banyak memberikan kontribusi bagi ketahanan ekonomi negara tidak hanya di masa pandemi tetapi juga resesi ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian UMKM menyumbang 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 98% dari total tenaga kerja. Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh. Di sini Perempuan memainkan peran penting dalam UMKM.
"Negara menyadari peran perempuan bagi bangsa. Maka pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga melalui pernyataannya, Sabtu (4/6/2023).
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 64,5% UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nilainya diproyeksikan sekitar USD135 miliar pada 2025. Upaya Pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas.
Sebagai bentuk memajukan UMKM perempuan, Kementerian PPPA bermitra dengan G20 Empower Indonesia dan Bank Dunia serta didukung oleh Pemerintah Australia menghadirkan The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs dan laporan Opening Opportunities: The economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia, Selasa (30/5).
Terlebih, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis multi dimensional global yang didorong akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, ditambah persoalan harga pangan dan biaya hidup yang terus membumbung naik, krisis energi, perubahan iklim dan ketegangan geo-politik.
Lebih lanjut, keterlibatan Bank Dunia dan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dalam menghasilkan analitik yang dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif dapat berkontribusi dalam memaksimalkan upaya memajukan pemberdayaan perempuan dengan langkah yang inklusif dan sejahtera.
"Hal ini akan menjadi kontributor penting bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan pelaku UMKM di masa mendatang, sebuah kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat," tutur Menteri PPPA.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian UMKM menyumbang 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 98% dari total tenaga kerja. Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh. Di sini Perempuan memainkan peran penting dalam UMKM.
"Negara menyadari peran perempuan bagi bangsa. Maka pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga melalui pernyataannya, Sabtu (4/6/2023).
Baca Juga
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 64,5% UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nilainya diproyeksikan sekitar USD135 miliar pada 2025. Upaya Pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas.
Sebagai bentuk memajukan UMKM perempuan, Kementerian PPPA bermitra dengan G20 Empower Indonesia dan Bank Dunia serta didukung oleh Pemerintah Australia menghadirkan The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs dan laporan Opening Opportunities: The economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia, Selasa (30/5).
Terlebih, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis multi dimensional global yang didorong akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, ditambah persoalan harga pangan dan biaya hidup yang terus membumbung naik, krisis energi, perubahan iklim dan ketegangan geo-politik.
Lebih lanjut, keterlibatan Bank Dunia dan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dalam menghasilkan analitik yang dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif dapat berkontribusi dalam memaksimalkan upaya memajukan pemberdayaan perempuan dengan langkah yang inklusif dan sejahtera.
"Hal ini akan menjadi kontributor penting bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan pelaku UMKM di masa mendatang, sebuah kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat," tutur Menteri PPPA.
tulis komentar anda