Investasi di IKN Minim, Pengusaha Masih Ragu Soal Pergantian Pemimpin 2024
Senin, 05 Juni 2023 - 12:26 WIB
Tahun politik disebut menjadi pertimbangan besar para pelaku usaha sebelum melakukan investasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), begini pengakuan pengusaha. Foto/Dok
JAKARTA - Tahun politik disebut menjadi pertimbangan besar para pelaku usaha sebelum melakukan investasi di proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Para pelaku usaha, dikatakan saat ini masih memiliki keraguan kepada pemimpin berikutnya terkait kelanjutan proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.
"Mungkin saat ini memasuki tahun politik menjadi pertimbangan (pelaku usaha) sebelum masuk ke IKN, bagaimana nanti pemimpin yang akan terpilih ini akan melanjutkan atau tidak," kata Wakil Ketua Komtap Promosi Sektoral, Bidang Investasi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Hardini Puspasari dalam Market Review IDXChannel, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Penyakit Tahun Politik di Semua Negara, Bahlil: Investor Cenderung Wait and See
Hal itu yang membuat para pelaku usaha hingga saat ini masih minim realisasi investasi di IKN. Padahal porsi pembangunan IKN mayoritas akan menggunakan uang para investor sebesar 80% dari total kebutuhan pembangunan. Sedang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ditugaskan untuk mengurusi infrastruktur yang porsinya 20% dari total biaya proyek tersebut.
"Mungkin saat ini memasuki tahun politik menjadi pertimbangan (pelaku usaha) sebelum masuk ke IKN, bagaimana nanti pemimpin yang akan terpilih ini akan melanjutkan atau tidak," kata Wakil Ketua Komtap Promosi Sektoral, Bidang Investasi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Hardini Puspasari dalam Market Review IDXChannel, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Penyakit Tahun Politik di Semua Negara, Bahlil: Investor Cenderung Wait and See
Hal itu yang membuat para pelaku usaha hingga saat ini masih minim realisasi investasi di IKN. Padahal porsi pembangunan IKN mayoritas akan menggunakan uang para investor sebesar 80% dari total kebutuhan pembangunan. Sedang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ditugaskan untuk mengurusi infrastruktur yang porsinya 20% dari total biaya proyek tersebut.
Lihat Juga :