Colombo Port City: Dubai Baru Sri Lanka atau Kawasan Utang Milik China?
Rabu, 07 Juni 2023 - 06:30 WIB
Colombo Port City, sebuah kota metropolitan yang berkilauan dan menjulang di atas air di tepi laut ibu kota Sri Lanka. FOTO/Twitter
JAKARTA - Perubahan ekonomi yang signifikan adalah istilah yang digunakan para pejabat untuk menggambarkan Colombo Port City, sebuah kota metropolitan yang berkilauan dan menjulang di atas air di tepi laut ibu kota Sri Lanka .
Di sebelah distrik bisnis yang hijau di Colombo, tanah luas yang diambil dari laut, sedang diubah menjadi kota berteknologi tinggi yang akan menjadi tuan rumah pusat keuangan internasional, area perumahan, dan marina bay yang elu-elukan sebagai perbandingan dengan Dubai, Monaco, atau Hong Kong.
"Tanah reklamasi ini memberikan kesempatan kepada Sri Lanka untuk menggambar ulang peta dan membangun kota dengan proporsi dan fungsionalitas kelas dunia dan bersaing dengan Dubai atau Singapura," kata Saliya Wickramasuriya, anggota Komisi Ekonomi Colombo Port City, dikutip BBC News, Rabu (7/6/2023).
Namun, para kritikus mempertanyakan seberapa besar perubahan ekonomi yang akan dibawa oleh proyek tersebut bagi Sri Lanka. Pertama-tama, untuk mereklamasi 665 hektare tanah baru, negara tersebut membutuhkan investasi USD1,4 miliar dari China Harbour Engineering Company (CHEC).
Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut memberikan imbal balik 43% tanah tersebut dalam sewa selama 99 tahun. Setelah beberapa tahun proses pengerukan, aktivitas konstruksi semakin meningkat dan kota baru ini mulai terbentuk.
Derek besar yang diawasi oleh insinyur China bergerak mengangkat plak beton, sementara alat berat mengisi truk dengan ton pasir. Sungai yang mengalir di atas tanah reklamasi sudah dikeruk, memungkinkan akses bagi perahu dan yacht kecil.
Para pejabat memperkirakan proyek ini akan memakan waktu sekitar 25 tahun untuk diselesaikan, yang merupakan proyek pertama jenisnya di Asia Selatan. Pemerintah Sri Lanka mengatakan bahwa tanah di bawah kendalinya dan area yang diberikan kepada China akan disewakan kepada perusahaan multinasional, bank, dan perusahaan lainnya.
Pemerintah juga dapat membebankan pajak atas pendapatan mereka. Sebanyak 80.000 orang diperkirakan akan tinggal di kota baru ini yang menawarkan insentif pajak bagi mereka yang berinvestasi dan berbisnis di sana.
Semua transaksi di zona ekonomi khusus, termasuk gaji, akan menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Proyek Port City resmi diumumkan saat kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Colombo pada 2014, setahun setelah dia meluncurkan Inisiatif Jalur Sutra sebagai rencana ambisius untuk membangun infrastruktur jalan, kereta api, dan maritim yang menghubungkan Asia dan Eropa untuk meningkatkan perdagangan.
Sri Lanka meminta bantuan keuangan dari China untuk membangun kembali setelah perang panjang melawan separatis Tamil berakhir pada tahun 2009. Negara-negara Barat telah mengungkapkan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia.
Pada saat kunjungan Xi Jinping, Mahinda Rajapaksa adalah Presiden Sri Lanka, tetapi dia kalah dalam pemilihan tahun itu, dengan keprihatinan atas pinjaman dari China khususnya untuk pelabuhan besar di selatan Hambantota menjadi salah satu isu besar.
Delapan tahun kemudian, Rajapaksa kembali berkuasa sebagai perdana menteri, dengan adiknya yang lebih muda, Gotabaya, sebagai presiden. Namun, pelabuhan Hambantota tidak lagi berada di tangan Sri Lanka.
Di bawah pemerintahan sebelumnya pada tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan kepada China setelah mengalami kesulitan membayar utang kepada perusahaan-perusahaan China, dengan sebagian uang yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang lainnya.
Maka tidak mengherankan jika tidak semua orang di Sri Lanka memiliki antusiasme yang sama dengan para pejabat Port City terhadap proyek ini.
Kekhawatiran tentang proyek ini sangat besar, termasuk dampak lingkungan dari proyek sebesar ini. Orang lain khawatir manfaat dari perkembangan semacam itu tidak akan sebesar yang disarankan para pendukungnya.
Di sebelah distrik bisnis yang hijau di Colombo, tanah luas yang diambil dari laut, sedang diubah menjadi kota berteknologi tinggi yang akan menjadi tuan rumah pusat keuangan internasional, area perumahan, dan marina bay yang elu-elukan sebagai perbandingan dengan Dubai, Monaco, atau Hong Kong.
"Tanah reklamasi ini memberikan kesempatan kepada Sri Lanka untuk menggambar ulang peta dan membangun kota dengan proporsi dan fungsionalitas kelas dunia dan bersaing dengan Dubai atau Singapura," kata Saliya Wickramasuriya, anggota Komisi Ekonomi Colombo Port City, dikutip BBC News, Rabu (7/6/2023).
Namun, para kritikus mempertanyakan seberapa besar perubahan ekonomi yang akan dibawa oleh proyek tersebut bagi Sri Lanka. Pertama-tama, untuk mereklamasi 665 hektare tanah baru, negara tersebut membutuhkan investasi USD1,4 miliar dari China Harbour Engineering Company (CHEC).
Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut memberikan imbal balik 43% tanah tersebut dalam sewa selama 99 tahun. Setelah beberapa tahun proses pengerukan, aktivitas konstruksi semakin meningkat dan kota baru ini mulai terbentuk.
Derek besar yang diawasi oleh insinyur China bergerak mengangkat plak beton, sementara alat berat mengisi truk dengan ton pasir. Sungai yang mengalir di atas tanah reklamasi sudah dikeruk, memungkinkan akses bagi perahu dan yacht kecil.
Para pejabat memperkirakan proyek ini akan memakan waktu sekitar 25 tahun untuk diselesaikan, yang merupakan proyek pertama jenisnya di Asia Selatan. Pemerintah Sri Lanka mengatakan bahwa tanah di bawah kendalinya dan area yang diberikan kepada China akan disewakan kepada perusahaan multinasional, bank, dan perusahaan lainnya.
Pemerintah juga dapat membebankan pajak atas pendapatan mereka. Sebanyak 80.000 orang diperkirakan akan tinggal di kota baru ini yang menawarkan insentif pajak bagi mereka yang berinvestasi dan berbisnis di sana.
Semua transaksi di zona ekonomi khusus, termasuk gaji, akan menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Proyek Port City resmi diumumkan saat kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Colombo pada 2014, setahun setelah dia meluncurkan Inisiatif Jalur Sutra sebagai rencana ambisius untuk membangun infrastruktur jalan, kereta api, dan maritim yang menghubungkan Asia dan Eropa untuk meningkatkan perdagangan.
Sri Lanka meminta bantuan keuangan dari China untuk membangun kembali setelah perang panjang melawan separatis Tamil berakhir pada tahun 2009. Negara-negara Barat telah mengungkapkan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia.
Pada saat kunjungan Xi Jinping, Mahinda Rajapaksa adalah Presiden Sri Lanka, tetapi dia kalah dalam pemilihan tahun itu, dengan keprihatinan atas pinjaman dari China khususnya untuk pelabuhan besar di selatan Hambantota menjadi salah satu isu besar.
Delapan tahun kemudian, Rajapaksa kembali berkuasa sebagai perdana menteri, dengan adiknya yang lebih muda, Gotabaya, sebagai presiden. Namun, pelabuhan Hambantota tidak lagi berada di tangan Sri Lanka.
Di bawah pemerintahan sebelumnya pada tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan kepada China setelah mengalami kesulitan membayar utang kepada perusahaan-perusahaan China, dengan sebagian uang yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang lainnya.
Maka tidak mengherankan jika tidak semua orang di Sri Lanka memiliki antusiasme yang sama dengan para pejabat Port City terhadap proyek ini.
Kekhawatiran tentang proyek ini sangat besar, termasuk dampak lingkungan dari proyek sebesar ini. Orang lain khawatir manfaat dari perkembangan semacam itu tidak akan sebesar yang disarankan para pendukungnya.
tulis komentar anda