Merger PPD-Damri jadi Tonggak Sejarah, Ini Target dan Tujuannya
Senin, 19 Juni 2023 - 14:45 WIB
Perum Damri resmi menjadi satu-satunya perusahaan umum berbasis jalan milik negara. Foto/MPI/Ali Masduki
JAKARTA - Perum Damri resmi menjadi satu-satunya perusahaan umum berbasis jalan milik negara. Hal ini menyusul bergabungnya Perum PPD dengan Perum Damri.
Merger atau penggabungan itu dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Joko Widodo .
Rencana penggabungan diprakarsai Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau, memperluas jaringan, hingga meningkatkan konektivitas transportasi nasional.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penggabungan tersebut.
Dia menyebut pencapaian ini menjadi salah satu tonggak pencapaian penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi perusahaan BUMN," ujarnya dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Menurut Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, inisiatif ini bertujuan memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antara dua entitas.
Dia pun berharap Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. "Hal tersebut tentunya untuk menjaga tonggak pencapaian value creation yang telah menjadi target pasca merger," tuturnya.
Merger atau penggabungan itu dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Joko Widodo .
Rencana penggabungan diprakarsai Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau, memperluas jaringan, hingga meningkatkan konektivitas transportasi nasional.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penggabungan tersebut.
Dia menyebut pencapaian ini menjadi salah satu tonggak pencapaian penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi perusahaan BUMN," ujarnya dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Menurut Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, inisiatif ini bertujuan memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antara dua entitas.
Dia pun berharap Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. "Hal tersebut tentunya untuk menjaga tonggak pencapaian value creation yang telah menjadi target pasca merger," tuturnya.
tulis komentar anda