Perbandingan Biaya Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Shinkansen Jepang

Biaya Pembuatan Shinkansen Jepang

Bank Dunia tidak bisa dilepaskan dari lahirnya kereta cepat di Jepang. Kucuran dana diberikan Bank Dunia ke Japan National Railways untuk membantu mewujudkan kereta Shinkansen pada 1961.

Proyek kereta cepat paling canggih di dunia saat itu, mendapatkan bantuan pendanaan dari Bank Dunia yang memberi pinjaman senilai USD80 juta. Pinjaman Bank Dunia membantu 15% dari total biaya proyek sebesar USD548 juta.

Pinjaman pada 1961 tersebut diberikan tepat 9 tahun sejak Jepang bergabung menjadi anggota Bank Dunia. Pinjaman Bank Dunia ke Jepang berakhir pada tahun 1966. Ada total 31 pinjaman dari tahun 1953 hingga 1966, yakni nilainya mencapai sebesar USD862 juta.

- Kereta Cepat Jakarta Bandung

Jika Jepang mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dalam pembuatan kereta cepat Shinkansen. Maka lain lagi ceritanya dengan Indonesia yang bersama China membangun kereta cepat Jakarta-Bandung .

China menawarkan nilai investasi lebih murah dari Jepang sebesar USD5,5 miliar atau setara Rp81 triliun. Skema investasinya 40% kepemilikan China dan 60% konsorsium BUMN, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun.

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. China juga menjamin pembangunan proyek ini tidak akan menguras dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Indonesia.

Namun kenyataannya proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China mengalami pembengkakan biaya. Proyek yang awalnya ditargetkan rampung pada 2019, namun baru akan diresmikan Agustus 2023 mendatang.

Biaya pembangunan mega proyek kereta cepat di Indonesia itu mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun menjadi USD8 miliar atau setara Rp114,2 triliun. Angka tersebut membengkak USD1,9 miliar dari rencana awal sebesar USD6 miliar.

Sejumlah faktor penyebab pembengkakan biaya antara lain perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang karena kesalahan kontraktor, pemindahan utilitas, penggunaan frekuensi GSM, pembebasan lahan, pencurian besi, hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan serta ditambah adanya Pandemi Covid-19.

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia menambal sebagian kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.