Pemerintah Bakal Fasilitasi Koperasi Petani Sawit Bikin Pabrik, Saingi Pemain Besar?
Senin, 10 Juli 2023 - 13:31 WIB
Pemerintah mempercepat aturan koperasi petani sawit. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempercepat penerbitan peraturan presiden yang mengatur tentang koperasi petani sawit . Lewat regulasi tersebut, pemerintah memfasilitasi para koperasi petani sawit mendirikan pabrik sendiri untuk memproduksi CPO maupun minyak makan merah.
Teten menjelaskan, pemberian fasilitas tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani swadaya. Mereka nantinya bisa memanen dan memproduksi sendiri hasil panen sawit miliknya dan tidak menjual dalam bentuk mentah.
"Memang ada keterlambatan, tapi sudah kita antisipasi. Mudah-mudahan bulan ini bisa kita resmikan pilotingnya. Kami sedang siapkan perpres untuk seluruh koperasi petani sawit bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah," ujar Teten usai acara penandatanganan kerja sama KemenKopUKM dan RSPO tentang penguatan dan pengembangan koperasi petani sawit swadaya, Senin (10/7/2023).
Kebijakan ini juga bagian dari percepatan proses hilirisasi untuk sektor CPO, di samping program hilirisasi mineral yang tengah berlangsung. Menurut Teten hilirisasi akan berdampak lebih luas, bukan sekedar menyumbang devisa negara, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit swadaya.
"Ini tidak akan mengganggu bisnis besar, karena ini kan tetap pebinis besar bikin minyak goreng. Kalau untuk koperasi minyak makan merah, itu target pasarnya justru penduduk di sekitar pabrik. Kalau kita sudah hitung, dengan luas 1.000 hektare, bisa memproduksi 10 ton minyak merah per hari, setelah kita hitung bisa diserap oleh penduduk di dua kecamatan," lanjutnya.
Di samping itu, kata Teten, pemerintah juga akan membatasi para korporasi besar untuk menambah luasan lahan sawit. Langkah itu bertujuan agar proses hilirisasi bisa dipercepat karena dengan tidak adanya pembukaan lahan baru, diharapkan mampu mendorong korporasi besar untuk mengolah CPO-nya sehingga tidak menjual dalam bentuk barang mentah.
"Kalau ini di hilirisasi memberikan dampak ekonomi yang besar. Kita mendorong hilirisasi, maka Pak Jokowi tidak lagi memberikan izin perluasan kebun untuk sawit. Itu untuk mendorong agar tidak memperbesar bisnis dengan memperluas lahan, tapi produksi," kata Teten.
"Makanya Pak Presiden ingin mendorong agar industri besar ini tidak hanya memproduksi CPO dan minyak goreng. Masa dari dahulu itu-itu saja, Pak Presiden ingin ada hilirisasinya, selain mineral, termasuk CPO," pungkasnya.
Baca Juga
Teten menjelaskan, pemberian fasilitas tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani swadaya. Mereka nantinya bisa memanen dan memproduksi sendiri hasil panen sawit miliknya dan tidak menjual dalam bentuk mentah.
"Memang ada keterlambatan, tapi sudah kita antisipasi. Mudah-mudahan bulan ini bisa kita resmikan pilotingnya. Kami sedang siapkan perpres untuk seluruh koperasi petani sawit bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah," ujar Teten usai acara penandatanganan kerja sama KemenKopUKM dan RSPO tentang penguatan dan pengembangan koperasi petani sawit swadaya, Senin (10/7/2023).
Kebijakan ini juga bagian dari percepatan proses hilirisasi untuk sektor CPO, di samping program hilirisasi mineral yang tengah berlangsung. Menurut Teten hilirisasi akan berdampak lebih luas, bukan sekedar menyumbang devisa negara, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit swadaya.
"Ini tidak akan mengganggu bisnis besar, karena ini kan tetap pebinis besar bikin minyak goreng. Kalau untuk koperasi minyak makan merah, itu target pasarnya justru penduduk di sekitar pabrik. Kalau kita sudah hitung, dengan luas 1.000 hektare, bisa memproduksi 10 ton minyak merah per hari, setelah kita hitung bisa diserap oleh penduduk di dua kecamatan," lanjutnya.
Di samping itu, kata Teten, pemerintah juga akan membatasi para korporasi besar untuk menambah luasan lahan sawit. Langkah itu bertujuan agar proses hilirisasi bisa dipercepat karena dengan tidak adanya pembukaan lahan baru, diharapkan mampu mendorong korporasi besar untuk mengolah CPO-nya sehingga tidak menjual dalam bentuk barang mentah.
"Kalau ini di hilirisasi memberikan dampak ekonomi yang besar. Kita mendorong hilirisasi, maka Pak Jokowi tidak lagi memberikan izin perluasan kebun untuk sawit. Itu untuk mendorong agar tidak memperbesar bisnis dengan memperluas lahan, tapi produksi," kata Teten.
"Makanya Pak Presiden ingin mendorong agar industri besar ini tidak hanya memproduksi CPO dan minyak goreng. Masa dari dahulu itu-itu saja, Pak Presiden ingin ada hilirisasinya, selain mineral, termasuk CPO," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda