Sri Mulyani Rilis Aturan Rumah dan Pondok Bebas PPN, Catat Kriterianya!

Kriteria kedua, rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh karyawan (WNI) yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak dipindahtangankan selama empat tahun sejak dimiliki. Kemudian, hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor.

Harga jual harus kurang dari sama dengan batasan harga jual, atau dasar pengenaan pajak atas pemberian cuma-cuma kurang dari sama dengan batasan harga jual. Kriteria terakhir untuk rumah pekerja bebas PPN ini tidak termasuk pemegang saham, direksi, komisaris, dan pengurus perusahaan.

Baik rumah umum dan rumah pekerja wajib memenuhi kriteria luas bangunan lebih dari sama dengan 21 m2 dan kurang dari sama dengan 36 m2. Luas tanah lebih dari sama dengan 60 m2 dan kurang dari sama dengan 200 m2.

Untuk kriteria pondok boro yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN, diperuntukkan bagi buruh tetap atau pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati. Bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai UU Bangunan Gedung, baik bertingkat atau tidak bertingkat.

"Kemudian, untuk kriteria asrama mahasiswa dan pelajar yang dapat dibebaskan dari PPN, diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa. Bangunan harus dengan klasifikasi sederhana sesuai UU Bangunan Gedung, bertingkat maupun tidak bertingkat," jelas aturan tersebut.

Baik pondok boro dan asrama mahasiswa dan pelajar harus memenuhi kriteria bangunan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh.

Baca juga: Surat Terbuka Siswi SD di Bantar Gebang Bekasi ke Jokowi: Ribuan Mimpi Pelajar Tertimbun Sampah