Hipmi Dorong Capres 2024 Punya Visi Perpajakan yang Jelas
Jum'at, 28 Juli 2023 - 13:46 WIB
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Buchari dalam acara Pelantikan Banom BPP HIPMI dan Seminar Nasional Perpajakan, di Jakarta, Rabu (26/7/2023). FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( Hipmi ) mendorong kepada seluruh para Calon Presiden (Capres) yang akan bertarung di pesta demokrasi tahun 2024 mendatang untuk memiliki visi yang jelas mengenai perpajakan nasional.
Pajak merupakan tulang punggung APBN, namun harus diakui seringkali masih dilihat sebagai beban bagi para pengusaha. Padahal, dengan membayar pajak bisnis bisa menjadi lebih terkelola dengan baik serta dapat membangun kredibilitas usaha yang pengusaha jalankan.
"Literasi mengenai perpajakan ini harus segera dijalankan ke depannya, supaya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak bisa meningkat. HIPMI bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah dalam hal Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Buchari dalam pernyataannya, dikutip Jumat (28/7/2023).
Dia menegaskan kehadiran HIPMI dalam membentuk satu badan otonom mengenai perpajakan merupakan bentuk komitmen yang serius dari pengusaha untuk membantu pemerintah dalam mencapai penerimaan negara melalui pajak.
Sementara itu, Ketua HIPMI Tax Center M. Arif Rohman menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada 3 hal yang harus menjadi perhatian bagi para Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang di sektor perpajakan.
Dia optimistis ketiga Balon Presiden tersebut sudah memiliki visi dan misi untuk sektor perpajakan. Pertama, mengenai reformasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Pasalnya, selama ini hampir setiap tahunnya selalu ada kasus yang terbuka ke publik mengenai masalah pajak seperti korupsi atau pun tindak kejahatan lainnya. Sehingga, reformasi ini harus benar–benar dilakukan.
Lebih lanjut, mengenai strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak. Para Capres tersebut, harus memiliki roadmap yang jelas mengenai hal tersebut. Agar kedepannya penerimaan pajak bisa semakin optimal lagi.
Pajak merupakan tulang punggung APBN, namun harus diakui seringkali masih dilihat sebagai beban bagi para pengusaha. Padahal, dengan membayar pajak bisnis bisa menjadi lebih terkelola dengan baik serta dapat membangun kredibilitas usaha yang pengusaha jalankan.
"Literasi mengenai perpajakan ini harus segera dijalankan ke depannya, supaya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak bisa meningkat. HIPMI bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah dalam hal Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Buchari dalam pernyataannya, dikutip Jumat (28/7/2023).
Dia menegaskan kehadiran HIPMI dalam membentuk satu badan otonom mengenai perpajakan merupakan bentuk komitmen yang serius dari pengusaha untuk membantu pemerintah dalam mencapai penerimaan negara melalui pajak.
Sementara itu, Ketua HIPMI Tax Center M. Arif Rohman menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada 3 hal yang harus menjadi perhatian bagi para Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang di sektor perpajakan.
Dia optimistis ketiga Balon Presiden tersebut sudah memiliki visi dan misi untuk sektor perpajakan. Pertama, mengenai reformasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Pasalnya, selama ini hampir setiap tahunnya selalu ada kasus yang terbuka ke publik mengenai masalah pajak seperti korupsi atau pun tindak kejahatan lainnya. Sehingga, reformasi ini harus benar–benar dilakukan.
Lebih lanjut, mengenai strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak. Para Capres tersebut, harus memiliki roadmap yang jelas mengenai hal tersebut. Agar kedepannya penerimaan pajak bisa semakin optimal lagi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda