Atasi Blacklog, Ikaderi Berharap Pemerintah Susun Database Perumahan

Yusuf berharap, ada sinergi yang baik antara organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke tingkat paling bawah dengan melakukan survei kepemilikan serta kebutuhan rumah. Sehingga bisa terdata angka sebenarnya kebutuhan unit rumah di tiap kota, kabupaten bahkan hingga kelurahan.

Atau bisa saja untuk langkah awal pemerintah pusat dan daerah melalui BP Tapera mendata jumlah kebutuhan rumah untuk ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN dan BUMD hingga swasta sehingga semua akan terekap jadi data riil. ”Dari sini BP Tapera bisa memberikan informasi, kebutuhan rumah tiap kota dengan segmen pasar pegawai negeri, swasta, wirausaha, dan profesi lain,” tandasnya. Baca juga: Muhammadiyah Sediakan Rumah Subsidi bagi Guru dan Pegawai Persyarikatan

Dengan data yang detail dan valid, pengembang akan mudah serta bisa memetakan kebutuhan rumah beserta segmen pasarnya. Menurut Yusuf, diperlukan sinergi dalam menuntaskan masalah backlog ini. ”Apalagi rumah untuk MBR yang sepertinya masih banyak tapi saat ini sudah mulai sulit mendapatkan konsumen karena terganggu adanya BI checking,” tuturnya.