Heboh Indonesia Impor Nikel, DPR Cecar Menteri ESDM
Kamis, 31 Agustus 2023 - 17:44 WIB
"Jadi karena mereka harus berproses dan terkait dengan kontrak dengan offtaker di downstream-nya karena memang secara keseluruhan tidak boleh ekspor ore nikel ini. Semua produsen tambang sudah terikat dengan offtaker smelter yang sedang berjalan," jelasnya.
Arifin mengatakan sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba disahkan, perizinan yang ada di daerah dipindahkan ke pusat. Untuk minerba yang selama ini hanya 400 izin kini bertambah menjadi 6.000 izin. "Hal itu direspons sebaik mungkin dengan penyederhanaan izin," kata dia.
Baca Juga: IMF Minta Jokowi Hapus Hilirisasi, Bahlil: Nggak Usah Ikut Campur Urusan Indonesia
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan Tipikor pertambangan Blok Mandiodo. Kedua tersangka tersebut, yaitu mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM.
Arifin mengatakan sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba disahkan, perizinan yang ada di daerah dipindahkan ke pusat. Untuk minerba yang selama ini hanya 400 izin kini bertambah menjadi 6.000 izin. "Hal itu direspons sebaik mungkin dengan penyederhanaan izin," kata dia.
Baca Juga: IMF Minta Jokowi Hapus Hilirisasi, Bahlil: Nggak Usah Ikut Campur Urusan Indonesia
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan Tipikor pertambangan Blok Mandiodo. Kedua tersangka tersebut, yaitu mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM.
(nng)
Lihat Juga :