Gegara Predatory Pricing Social Commerce, UMKM Tekstil Lokal PHK Karyawan
Senin, 25 September 2023 - 10:52 WIB
Teten menilai praktik predatory pricing di social commerce menjadi penyebab menurunnya permintaan terhadap UMKM tekstil lokal.
"Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah," ujar Menteri Teten.
Menurut Teten, penurunan permintaan telah menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan UMKM.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat (Jabar) Rachmat Taufik G menambahkan, angkatan kerja di Jabar mencapai 24 juta orang, sebesar 70 persen bukan dari pekerja formal. Akibat banyak pabrik menurun kapasitas produksinya lantaran menurunnya daya beli, semakin menambah ancaman PHK.
"PHK secara resmi kecil, tetapi dari data BPJS Ketenagakerjaan yang mengambil JHT artinya yang tak bekerja lagi mencapai lebih dari 150 ribu orang," beber Rachmat.
"Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah," ujar Menteri Teten.
Menurut Teten, penurunan permintaan telah menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan UMKM.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat (Jabar) Rachmat Taufik G menambahkan, angkatan kerja di Jabar mencapai 24 juta orang, sebesar 70 persen bukan dari pekerja formal. Akibat banyak pabrik menurun kapasitas produksinya lantaran menurunnya daya beli, semakin menambah ancaman PHK.
"PHK secara resmi kecil, tetapi dari data BPJS Ketenagakerjaan yang mengambil JHT artinya yang tak bekerja lagi mencapai lebih dari 150 ribu orang," beber Rachmat.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda