Bahlil Sebut Persoalan Proyek Rempang Bukan Penggusuran Tapi Pergeseran
Senin, 25 September 2023 - 14:09 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordiasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. FOTO/Raka Dwi Novianto
JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa polemik di Pulau Rempang, Batam bukan relokasi atau pergusuran tetapi disebut sebagai pergeseran.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) mengenai polemik Pulau Rempang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari Senin (25/9) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Awalnya Presiden, kata Bahlil, memerintahkan agar masalah di Rempang dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan.
"Tadi bapak presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Bahlil mengaku diberi tugas langsung oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan Rempang dengan melibatkan kementerian lain. Dirinya mengungkapkan dari 17 ribu hektare, hanya 7 ribu hektare lebih yang bisa dikelola untuk membuat pabrik kaca dan solar panel.
"Oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal pulau Rempang itu yabg bisa dikelola hanya 7 ribu lebih hingga 8 ribu selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," kata Bahlil.
Bahlil menceritakan saat bertemu dan menginap di Rempang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di Rempang.
"Dan alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau a ke pulau b. Tadinya kita mau geser, relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata Bahlil.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) mengenai polemik Pulau Rempang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari Senin (25/9) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Awalnya Presiden, kata Bahlil, memerintahkan agar masalah di Rempang dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan.
"Tadi bapak presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Bahlil mengaku diberi tugas langsung oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan Rempang dengan melibatkan kementerian lain. Dirinya mengungkapkan dari 17 ribu hektare, hanya 7 ribu hektare lebih yang bisa dikelola untuk membuat pabrik kaca dan solar panel.
"Oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal pulau Rempang itu yabg bisa dikelola hanya 7 ribu lebih hingga 8 ribu selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," kata Bahlil.
Bahlil menceritakan saat bertemu dan menginap di Rempang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di Rempang.
"Dan alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau a ke pulau b. Tadinya kita mau geser, relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata Bahlil.
Baca Juga
tulis komentar anda