Hilirisasi Industri Jamu Terkendala Njlimetnya Aturan
Rabu, 27 September 2023 - 17:42 WIB
"Untuk penjualan bahan baku jamu ekspor itu luar biasa permintaan, itu banyak dan lebih mudah (dilakukan pelaku usaha) karena tidak perlu izin BPOM, beda dengan produk jadi," ujar Dwi dalam Market Review IDXChannel, Rabu (27/9/2023).
Dwi berharap kepada pemerintah agar membentuk satu badan khusus yang nantinya fokus untuk pengembangan industri jamu di Tanah Air. Menurutnya saat ini produk jamu menjadi minuman tradisional yang khas Indonesia. Permintaannya pun di pasar internasional cukup menjanjikan, tapi para pelaku usaha di dalam negeri ini masih terbentur oleh regulasi sehingga sulit untuk berkembang.
"BPOM hanya mengawasi, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya itu terpisah (tugasnya) ketika ingin merangkul semua, dan mau mencapai target yang diinginkan harus ada yang fokus," kata Dwi.
"Kita tahu kementerian itu sebentar sebentar ganti pejabat, jadi kalau ganti pejabat lagi belum tentu melanjutkan dengan cepat atau justru memulai ulang lagi dari awal. Saya berharap ada satu lembaga yang fokus menangani jamu dari hulu ke hilir," sambungnya.
Menurutnya saat ini para pelaku di industri jamu sendiri beberapa sudah mengikuti regulasi yang dibentuk oleh pemerintah. Misalnya sertifikasi BPOM, kemudian sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau MUI dengan logo berwarna Hijau. Perizinan berbeda juga ada dari Kementerian Kesehatan yang waiib diikuti oleh pelaku usaha.
Dwi berharap kepada pemerintah agar membentuk satu badan khusus yang nantinya fokus untuk pengembangan industri jamu di Tanah Air. Menurutnya saat ini produk jamu menjadi minuman tradisional yang khas Indonesia. Permintaannya pun di pasar internasional cukup menjanjikan, tapi para pelaku usaha di dalam negeri ini masih terbentur oleh regulasi sehingga sulit untuk berkembang.
"BPOM hanya mengawasi, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya itu terpisah (tugasnya) ketika ingin merangkul semua, dan mau mencapai target yang diinginkan harus ada yang fokus," kata Dwi.
"Kita tahu kementerian itu sebentar sebentar ganti pejabat, jadi kalau ganti pejabat lagi belum tentu melanjutkan dengan cepat atau justru memulai ulang lagi dari awal. Saya berharap ada satu lembaga yang fokus menangani jamu dari hulu ke hilir," sambungnya.
Menurutnya saat ini para pelaku di industri jamu sendiri beberapa sudah mengikuti regulasi yang dibentuk oleh pemerintah. Misalnya sertifikasi BPOM, kemudian sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau MUI dengan logo berwarna Hijau. Perizinan berbeda juga ada dari Kementerian Kesehatan yang waiib diikuti oleh pelaku usaha.
Lihat Juga :