Menperin Mengundang Prancis Berinvestasi dan Jadi Bagian Hilirisasi Industri RI
Sabtu, 07 Oktober 2023 - 17:56 WIB
Menperin Agus dan Mendag Prancis membahas beberapa isu penting yang meliputi kerja sama dalam bentuk I-EU CEPA, deforestasi, karbon, serta investasi. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan Minister Delegate for Foreign Trade, Economic Attractiveness and French Nationals Abroad Perancis, Olivier Becht.Dalam pertemuan tersebut, Menperin memaparkan beberapa isu penting yang meliputi kerja sama dalam bentuk Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement ( I-EU CEPA ), deforestasi, karbon, serta investasi.
“Terkait I-EU CEPA, kami sampaikan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sedang berlangsung, agar kedua pihak dapat segera memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut,” ucap Agus dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (7/10/2023).
Diketahui, sejak 2016, negosiasi kesepatan I-EU CEPA telah berjalan sebanyak 15 putaran. Karenanya, Menperin ingin mengetahui pendapat pemerintah Perancis tentang poin-poin penting perjanjian tersebut, termasuk penyelesaian masalah-masalah yang tertunda.
Membahas deforestasi, Agus mengatakan bahwa sebagai mitra, Indonesia menghendaki praktik-praktik berkelanjutan yang sudah ada dalam rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas untuk dapat diakui. Hal itu terkait dengan komoditas ekspor Indonesia yang dikirim ke Uni Eropa.
Ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, laju deforestasi di Indonesia mencapai titik terendah dalam Sejarah, berkat berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Angka tersebut pada tahun lalu turun sebesar 75% ke level terendah sejak pemantauan dimulai pada tahun 1990. Karenanya, Indonesia ingin terus bekerja sama dengan Perancis untuk memastikan upaya ini tetap efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat.
Minggu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan skema perdagangan kredit karbon pertama di Indonesia, sebagai bagian dari Net Zero Emission tahun 2060. Pertukaran karbon ini memiliki potensi hingga USD200 miliar.
Izin untuk satu ton CO2 saat ini dijual dengan harga sekitar USD4,50 di Indonesia, sementara di Uni Eropa harga yang berlaku saat ini adalah sekitar USD92. Skema ini dirancang untuk menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan arah gerak dunia menuju ekonomi ramah lingkungan.
“Terkait I-EU CEPA, kami sampaikan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sedang berlangsung, agar kedua pihak dapat segera memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut,” ucap Agus dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (7/10/2023).
Baca Juga
Diketahui, sejak 2016, negosiasi kesepatan I-EU CEPA telah berjalan sebanyak 15 putaran. Karenanya, Menperin ingin mengetahui pendapat pemerintah Perancis tentang poin-poin penting perjanjian tersebut, termasuk penyelesaian masalah-masalah yang tertunda.
Membahas deforestasi, Agus mengatakan bahwa sebagai mitra, Indonesia menghendaki praktik-praktik berkelanjutan yang sudah ada dalam rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas untuk dapat diakui. Hal itu terkait dengan komoditas ekspor Indonesia yang dikirim ke Uni Eropa.
Ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, laju deforestasi di Indonesia mencapai titik terendah dalam Sejarah, berkat berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Angka tersebut pada tahun lalu turun sebesar 75% ke level terendah sejak pemantauan dimulai pada tahun 1990. Karenanya, Indonesia ingin terus bekerja sama dengan Perancis untuk memastikan upaya ini tetap efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat.
Minggu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan skema perdagangan kredit karbon pertama di Indonesia, sebagai bagian dari Net Zero Emission tahun 2060. Pertukaran karbon ini memiliki potensi hingga USD200 miliar.
Izin untuk satu ton CO2 saat ini dijual dengan harga sekitar USD4,50 di Indonesia, sementara di Uni Eropa harga yang berlaku saat ini adalah sekitar USD92. Skema ini dirancang untuk menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan arah gerak dunia menuju ekonomi ramah lingkungan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda