Indonesia Re Kembali Tunjukkan Komitmen Terapkan Bisnis Berkelanjutan

Selanjutnya, pihaknya akan terus berupaya memastikan bahwa perjanjian bisnis reasuransi memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk yang tercantum dalam KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Asuransi dan Reasuransi.

"Kami akan terus menjalankan komitmen kami dalam mendorong tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kami berharap dapat berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi Indonesia," jelas Robi.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengatakan para direksi memiliki peran sentral dalam pengelolaan perusahaan. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Business Judgement Rule, yang merupakan pilar penting dalam tata kelola perusahaan.

"Aturan ini tidak hanya memberikan landasan hukum untuk tindakan mereka, tetapi juga merupakan lapisan perlindungan yang kuat ketika mereka menjalankan tugas dengan itikad baik," kata dia.



Dalam konteks praktik hukum dan tata kelola perusahaan, imbuhnya, Business Judgement Rule adalah suatu prinsip yang memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis yang diperlukan, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan perusahaan.

Dia mengatakan pemahaman mendalam tentang prinsip ini memberikan dasar yang kokoh untuk direksi dalam menghadapi berbagai tantangan dan keputusan yang dapat memengaruhi arah perusahaan. Melalui pemahaman yang kuat tentang Business Judgement Rule, para direksi dapat menjalankan tugas mereka dengan keyakinan, mengambil keputusan yang tepat, dan menjaga kepentingan perusahaan.

"Mereka juga dapat menghindari risiko hukum yang tidak perlu dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan," ujar Feri.