RI Harus Manfaatkan KTT APEC Summit 2023 untuk Diplomasi Perdagangan Sawit
Minggu, 29 Oktober 2023 - 22:30 WIB
Indonesia harus lakukan diplomasi soal perdagangan sawit dalam forum APEC 2023. Foto/Dok
JAKARTA - Pada tanggal 11-17 November 2023, Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan para pemimpin negara di APEC Economic Leaders’ Meeting di San Francisco Amerika Serikat. Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H mengatakan sebagai salah satu anggota APEC, Indonesia harus memanfaatkan momentum KTT APEC tahun ini untuk melakukan diplomasi ke negara-negara anggota APEC lainnya mengenai perdagangan kelapa sawit.
"Diplomasi ini diperlukan agar kebijakan ekspor komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang diambil oleh APEC berlandaskan dimensi ekonomi yang berkeadilan dan bentuk diversifikasi perdagangan kelapa sawit Indonesia ke pasar Asia-Pasifik," ujar Guru Besar Universitas Tarumanegara ini di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Ariawan mengatakan minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO merupakan produk unggulan Indonesia yang harus diperjuangkan agar dapat masuk ke dalam daftar produk ramah lingkungan APEC (APEC list of environmental goods).
"Apabila diplomasi Pemerintah Indonesia berhasil maka dapat menjadi katalisator positif bagi industri kelapa sawit dalam negeri dan menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia yang selama ini dianggap faktor deforestasi merupakan produk yang ramah lingkungan atau eco friendly," sambungnya.
Menurut Ariawan, Pemerintah Indonesia juga harus merangkul negara-negara anggota APEC sesama pengekspor minyak sawit untuk memperkuat kerja sama dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam mengatasi konsekuensi dari kebijakan politik dagang EUDR (European Union Deforestation Regulation).
Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat solidaritas, tetapi juga membantu menciptakan strategi bersama yang dapat meminimalkan dampak kerugian yang dihasilkan.
"Dengan pendekatan kolaboratif yang kuat, maka negara-negara anggota APEC dapat mencari solusi yang berkelanjutan dan mengembangkan inklusivitas di sektor industri kelapa sawit," tandas Ariawan.
Baca Juga
"Diplomasi ini diperlukan agar kebijakan ekspor komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang diambil oleh APEC berlandaskan dimensi ekonomi yang berkeadilan dan bentuk diversifikasi perdagangan kelapa sawit Indonesia ke pasar Asia-Pasifik," ujar Guru Besar Universitas Tarumanegara ini di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Ariawan mengatakan minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO merupakan produk unggulan Indonesia yang harus diperjuangkan agar dapat masuk ke dalam daftar produk ramah lingkungan APEC (APEC list of environmental goods).
"Apabila diplomasi Pemerintah Indonesia berhasil maka dapat menjadi katalisator positif bagi industri kelapa sawit dalam negeri dan menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia yang selama ini dianggap faktor deforestasi merupakan produk yang ramah lingkungan atau eco friendly," sambungnya.
Menurut Ariawan, Pemerintah Indonesia juga harus merangkul negara-negara anggota APEC sesama pengekspor minyak sawit untuk memperkuat kerja sama dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam mengatasi konsekuensi dari kebijakan politik dagang EUDR (European Union Deforestation Regulation).
Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat solidaritas, tetapi juga membantu menciptakan strategi bersama yang dapat meminimalkan dampak kerugian yang dihasilkan.
"Dengan pendekatan kolaboratif yang kuat, maka negara-negara anggota APEC dapat mencari solusi yang berkelanjutan dan mengembangkan inklusivitas di sektor industri kelapa sawit," tandas Ariawan.
tulis komentar anda