Ganjar-Mahfud Usung 21 Program Senilai Rp2.500 T, Ekonom: Bisa Terealisasi
Sabtu, 23 Desember 2023 - 07:41 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki 21 program unggulan yang nantinya dijalankan jika pasangan ini resmi terpilih. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki 21 program unggulan yang nantinya dijalankan jika pasangan ini resmi terpilih dalam pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan ke-21 program utama selama 2024- 2029 itu pun terbilang bombastis atau berada di angka Rp 2.500 triliun.
Merespons hal tersebut, Ekonom Asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai, 21 program senilai Rp 2.500 triliun yang diusung Ganjar-Mahfud sangat relevan dan realistik. Satu sisi, program yang dimiliki pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 itu relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, keduanya punya kompetensi dasar yang mampu melakukan efisiensi anggaran.
Sehingga, bagi Fithra bukan sesuatu yang mustahil bahwa Ganjar-Mahfud mampu mengimplementasikan program unggulan keduanya, jika nanti mereka terpilih. "Saya rasa itu anggaran yang cukup besar ya, tapi bukan artinya mustahil ya," ujar Fithra saat dihubungi, Sabtu (23/12/2023).
Mahfud MD misalnya, dinilai punya core competencies atau kemampuan untuk membenahi dan mentransformasikan institusi negara. Perbaikan kelembagaan ini menjadi instrumen dasar, selain bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran, hal itu sekaligus mencegah tindak pidana korupsi.
Sehingga, dana yang tidak seharusnya digunakan untuk suatu kegiatan, bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat dan negara.
"Paling penting adalah bagaimana kekuatan Pak Mahfud dalam hal ini memberantas korupsi gitu ya, dari sisi itu saya rasa ada efisiensi birokrasi, ada efisiensi spending dan seterusnya, sehingga pada akhirnya anggaran yang selama ini tidak efektif dialokasikan untuk tempat-tempat yang jauh lebih produktif," paparnya.
Fithra menilai dana Rp2.500 triliun bukan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan, apalagi diperuntukkan bagi program yang mengedepankan hajat hidup masyarakat.
Kebijakan perluasan pajak, lanjut dia, akan menjadi sumber utama dari anggaran tersebut. Selain pendapatan negara dalam bentuk lainnya. "Apalagi kita juga melihat bagaimana potensi revenue ke depan dari sisi penerimaan pajak dengan perluasan pajak ya, ini juga akan memudahkan negara mencapai target-target tersebut," beber Dosen FEB UI itu.
Merespons hal tersebut, Ekonom Asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai, 21 program senilai Rp 2.500 triliun yang diusung Ganjar-Mahfud sangat relevan dan realistik. Satu sisi, program yang dimiliki pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 itu relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, keduanya punya kompetensi dasar yang mampu melakukan efisiensi anggaran.
Sehingga, bagi Fithra bukan sesuatu yang mustahil bahwa Ganjar-Mahfud mampu mengimplementasikan program unggulan keduanya, jika nanti mereka terpilih. "Saya rasa itu anggaran yang cukup besar ya, tapi bukan artinya mustahil ya," ujar Fithra saat dihubungi, Sabtu (23/12/2023).
Mahfud MD misalnya, dinilai punya core competencies atau kemampuan untuk membenahi dan mentransformasikan institusi negara. Perbaikan kelembagaan ini menjadi instrumen dasar, selain bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran, hal itu sekaligus mencegah tindak pidana korupsi.
Sehingga, dana yang tidak seharusnya digunakan untuk suatu kegiatan, bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat dan negara.
"Paling penting adalah bagaimana kekuatan Pak Mahfud dalam hal ini memberantas korupsi gitu ya, dari sisi itu saya rasa ada efisiensi birokrasi, ada efisiensi spending dan seterusnya, sehingga pada akhirnya anggaran yang selama ini tidak efektif dialokasikan untuk tempat-tempat yang jauh lebih produktif," paparnya.
Fithra menilai dana Rp2.500 triliun bukan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan, apalagi diperuntukkan bagi program yang mengedepankan hajat hidup masyarakat.
Kebijakan perluasan pajak, lanjut dia, akan menjadi sumber utama dari anggaran tersebut. Selain pendapatan negara dalam bentuk lainnya. "Apalagi kita juga melihat bagaimana potensi revenue ke depan dari sisi penerimaan pajak dengan perluasan pajak ya, ini juga akan memudahkan negara mencapai target-target tersebut," beber Dosen FEB UI itu.
tulis komentar anda