Skema Alokasi Subsidi Jadi Kunci Ketersediaan Pupuk Petani
Kamis, 11 Januari 2024 - 07:59 WIB
Peningkatan efisiensi, kapabilitas dan skala ekonomi dari partisipan rantai tata niaga pupuk, perbaikan ketentuan teknis alokasi produksi pupuk untuk menurunkan biaya distribusi dan penyimpanan, dan akomodasi pemanfaatan pupuk organik/majemuk dan pertanian berkelanjutan.
Selain itu, aspirasi bahwa kebijakan pupuk seharusnya tidak terpisah dari strategi besar penguatan pertanian dan kedaulatan pangan juga turut didiskusikan.
“Diperlukan komitmen lebih dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan melalui penguatan fundamental sektor dari sisi kesejahteraan pelaku usaha tani dan keadilan alokasi sumber daya publik. Karena itu, kebijakan subsidi pupuk juga harus diikuti oleh penguatan input pertanian pangan lainnya. Juga diperlukan penguatan dalam produksi obat-obatan, alat, mesin pertanian, dan menjamin ketersediaan benih unggul dan lahan yang produktif,” ungkap Akbar menjelaskan.
Alokasi subsidi pupuk 2024 yang meningkat sebesar Rp14 triliun merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Akbar juga menekankan, bahwa sinkronisasi kebijakan pupuk pro-petani kecil yang tidak memberatkan keuangan negara maupun daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan.
Oleh karena itu terangnya perlu partisipasi aktif semua pemangku terlibat dalam meningkatkan ketahanan pangan. Hasil kajian ini diharapkan akan menjadi masukan yang solutif dan implementatif bagi pemerintahan baru yang akan terpilih pada 2024 untuk meningkatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan yang menjadi asas pangan nasional sesuai amanat UU Pangan No.18 tahun 2012.
Sementara Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim, Sumrambah mengusulkan, peningkatan martabat para petani dengan tetap memelihara lingkungan. Caranya, ujar Wakil Bupati Jombang tersebut, dengan mencabut subsidi pupuk bagi petani. Alasanya, pupuk kimia justru merusak unsur hara dalam tanah. Selain itu, masalah pupuk dari dulu tidak bisa diselesaikan dengan subsidi.
"Kami sudah sering diskusi soal pupuk, sehingga kami bersepakat agar pemerintah mencabut saja subsidi pupuk. Petani tidak butuh dikasihani, justru mereka harus diyakinkan memiliki nilai lebih," katanya.
Sumrambah mengatakan, subsidi pupuk lebih cenderung ke persoalan gimik politik. Sebab, petani tidak pernah terlindungi secara utuh. "Kebijakan tidak pernah konsisten, sesuai angin berhembus kemana dan lagi terlalu bikrokratif bagi petani untuk menebus pupuk. Subsidi dicabut saja, biarkan harga gabah naik, mekanisme pasar dan petani nanti yang berjalan," jelasnya.
Dia berharap, subsidi bisa dialihkan ke penyiapan sarana dan prasarana atau infrastuktur penunjang pertanian lebih ditingkatkan. Hal sama dikatakan Bupati Ngawi, H. Ony Anwar Harsono. Menurutnya, masalah pupuk sudah terlalu lama carut marut.
Ony yang didapuk menjadi salah satu pemateri pada FGD tersebut mengatakan, usulan pencabutan subsidi pupuk menjadi puncak masalah yang dihadapi karena terlalu banyak yang perlu diperbaiki dan tidak selesai-selesai.
Selain itu, aspirasi bahwa kebijakan pupuk seharusnya tidak terpisah dari strategi besar penguatan pertanian dan kedaulatan pangan juga turut didiskusikan.
“Diperlukan komitmen lebih dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan melalui penguatan fundamental sektor dari sisi kesejahteraan pelaku usaha tani dan keadilan alokasi sumber daya publik. Karena itu, kebijakan subsidi pupuk juga harus diikuti oleh penguatan input pertanian pangan lainnya. Juga diperlukan penguatan dalam produksi obat-obatan, alat, mesin pertanian, dan menjamin ketersediaan benih unggul dan lahan yang produktif,” ungkap Akbar menjelaskan.
Alokasi subsidi pupuk 2024 yang meningkat sebesar Rp14 triliun merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Akbar juga menekankan, bahwa sinkronisasi kebijakan pupuk pro-petani kecil yang tidak memberatkan keuangan negara maupun daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan.
Oleh karena itu terangnya perlu partisipasi aktif semua pemangku terlibat dalam meningkatkan ketahanan pangan. Hasil kajian ini diharapkan akan menjadi masukan yang solutif dan implementatif bagi pemerintahan baru yang akan terpilih pada 2024 untuk meningkatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan yang menjadi asas pangan nasional sesuai amanat UU Pangan No.18 tahun 2012.
Sementara Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim, Sumrambah mengusulkan, peningkatan martabat para petani dengan tetap memelihara lingkungan. Caranya, ujar Wakil Bupati Jombang tersebut, dengan mencabut subsidi pupuk bagi petani. Alasanya, pupuk kimia justru merusak unsur hara dalam tanah. Selain itu, masalah pupuk dari dulu tidak bisa diselesaikan dengan subsidi.
"Kami sudah sering diskusi soal pupuk, sehingga kami bersepakat agar pemerintah mencabut saja subsidi pupuk. Petani tidak butuh dikasihani, justru mereka harus diyakinkan memiliki nilai lebih," katanya.
Sumrambah mengatakan, subsidi pupuk lebih cenderung ke persoalan gimik politik. Sebab, petani tidak pernah terlindungi secara utuh. "Kebijakan tidak pernah konsisten, sesuai angin berhembus kemana dan lagi terlalu bikrokratif bagi petani untuk menebus pupuk. Subsidi dicabut saja, biarkan harga gabah naik, mekanisme pasar dan petani nanti yang berjalan," jelasnya.
Dia berharap, subsidi bisa dialihkan ke penyiapan sarana dan prasarana atau infrastuktur penunjang pertanian lebih ditingkatkan. Hal sama dikatakan Bupati Ngawi, H. Ony Anwar Harsono. Menurutnya, masalah pupuk sudah terlalu lama carut marut.
Ony yang didapuk menjadi salah satu pemateri pada FGD tersebut mengatakan, usulan pencabutan subsidi pupuk menjadi puncak masalah yang dihadapi karena terlalu banyak yang perlu diperbaiki dan tidak selesai-selesai.
tulis komentar anda