Petani Sawit Rakyat Dukung Penuh Ganjar-Mahfud Menangi Pilpres 2024
Jum'at, 02 Februari 2024 - 10:52 WIB
JAKARTA - Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD optimistis bakal mampu menjawab seluruh permasalahan yang saat ini dihadapi industri kelapa sawit nasional khususnya petani sawit rakyat. Pertama, keduanya diyakini mampu memikul beban penyelesaian masalah sektor sawit.
"Jadi saya memetik hikmahnya, sawit itu untuk Republik ini ibarat ayam bertelur emas, namun sayangnya Industri sawit ini terus menerus dipersulit," kata tokoh senior sawit, Maruli Gultom dalam konferensi pers Petani Sawit Rakyat Dukung Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Kamis (1/2/224).
Maruli menyebut, jika industri sawit tidak diganggu, pastinya akan bisa berkembang dengan sendirinya.
"Biasanya kami di perusahaan sawit melakukan short analyzing, kebijakan pemerintah Indonesia itu semestinya masuk ke segi opportunity, namun faktanya government regulation justru menjadi ancaman," kata Maruli.
Padahal dari sektor kelapa sawit, pemerintah telah memperoleh keuntungan berupa pajak. Saat ini, sektor sawit telah menerapkan kebijakan moratorium sawit dan tidak ada izin baru dibuat untuk sektor sawit.
Kedua, kata Maruli, komposisi lahan di Indonesia sebanyak 41 persen adalah dikelola oleh petani sawit kecil. Sebab itu, dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 40 persen itu sejatinya berasal dari petani.
"Kalau memang mau digunakan untuk sektor sawit maka harusnya 40 persen disalurkan ke petani, jangan didominasi ke pengusaha sawit besar," keluhnya.
Ketiga, petani sawit kecil kecil itu untuk bisa segera memenuhi legalitas lahannya, sehingga semua bisa tertib, apa yang sudah ada sekarang harus dijaga. Apabila di lokasi sawit masuk status kawasan hutan, statusnya bisa diubah, supaya lahan tersebut menjadi sah.
"Jadi saya memetik hikmahnya, sawit itu untuk Republik ini ibarat ayam bertelur emas, namun sayangnya Industri sawit ini terus menerus dipersulit," kata tokoh senior sawit, Maruli Gultom dalam konferensi pers Petani Sawit Rakyat Dukung Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Kamis (1/2/224).
Maruli menyebut, jika industri sawit tidak diganggu, pastinya akan bisa berkembang dengan sendirinya.
"Biasanya kami di perusahaan sawit melakukan short analyzing, kebijakan pemerintah Indonesia itu semestinya masuk ke segi opportunity, namun faktanya government regulation justru menjadi ancaman," kata Maruli.
Padahal dari sektor kelapa sawit, pemerintah telah memperoleh keuntungan berupa pajak. Saat ini, sektor sawit telah menerapkan kebijakan moratorium sawit dan tidak ada izin baru dibuat untuk sektor sawit.
Kedua, kata Maruli, komposisi lahan di Indonesia sebanyak 41 persen adalah dikelola oleh petani sawit kecil. Sebab itu, dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 40 persen itu sejatinya berasal dari petani.
"Kalau memang mau digunakan untuk sektor sawit maka harusnya 40 persen disalurkan ke petani, jangan didominasi ke pengusaha sawit besar," keluhnya.
Ketiga, petani sawit kecil kecil itu untuk bisa segera memenuhi legalitas lahannya, sehingga semua bisa tertib, apa yang sudah ada sekarang harus dijaga. Apabila di lokasi sawit masuk status kawasan hutan, statusnya bisa diubah, supaya lahan tersebut menjadi sah.
tulis komentar anda