Jokowi Klaim Tidak Ada Politisasi Penyaluran Bansos Baru Jelang Pilpres 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menepis adanya unsur politisasi dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diberikan awal tahun ini hingga bulan Maret mendatang. Jokowi mengatakan bahwa pemberian BLT telah dilakukan oleh pemerintah sejak September tahun 2023.

"Oh udah dari dulu (pemberian BLT). Ini kan sudah dari September," kata Jokowi usia menghadiri acara Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).



Jokowi menjelaskan bahwa pemberian BLT dilakukan karena adanya kenaikan harga beras di seluruh negara. Pemberian BLT tersebut, kata Jokowi untuk memperkuat daya beli masyarakat.



"Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang dibawah, dan itu sudah dilakukan. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang. Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," kata Jokowi.

Terkait pemberian BLT Rp 200.000 perbulan, kata Jokowi, hal tersebut telah disepakati dan disetujui oleh DPR dengan menggunakan APBN.

"Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu," kata Jokowi.



Diketahui, Pemerintahan Jokowi bakal mengucurkan BLT baru sebesar Rp11,25 triliun untuk 18 juta KPM. Rencananya BLT tersebut bakal disalurkan pada tiga bulan pertama tahun 2024 dari mulai Januari hingga Maret. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM mulai Februari 2024. Bansos baru tersebut diberikan bertepatan menjelang Pilpres 2024.