6 PSN Sektor Perhubungan Terkendala Izin, Menhub Titip ke Prabowo

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:10 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam acara Rakernas Percepatan dan pra-Evaluasi PSN, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024). FOTO/Anggie Ariesta
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menitipkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor perhubungan yang belum selesai kepada pemerintah berikutnya karena terkendala perizinan dan isu pembebasan lahan. Dia optimistis PSN tersebut dapat dituntaskan presiden terpilih.

"Masih ada proyek yang mungkin harus selesai atau diselesaikan tahun depan. Nah, oleh karena itu saya mohon dukungan," ujar Menhub dalam acara Rakernas Percepatan dan pra-Evaluasi PSN, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (14/5/2024).



Menhub merincikan pada periode 2020-2024 sedang menggarap 35 PSN. Sebanyak 25 proyek telah selesai masa konstruksi, 4 proyek ditargetkan rampung pada 2024 dan sebanyak 6 proyek akan selesai setelah tahun 2024. Adapun 25 PSN yang telah rampung itu terdiri dari sektor transportasi laut sebanyak 11 proyek, sektor perkeretaapian sebanyak 7 proyek, dan sektor transportasi udara sebanyak 7 proyek.



Lebih lanjut, 4 PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024, terdiri dari pengembangan pelabuhan sorong, pengembangan pelabuhan Benoa (BMTH), double track Jawa Selatan, KA Logistik Lahat- Kertapati.

Sedangkan untuk proyek yang molor penyelesaiannya pada tahun 2024, terdiri dari LRT Segmen Velodrome-Manggarai, MRT Jakarta East-West, MRT Jakarta North-South, Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur, Pembangunan Pelabuhan Palembang Timur, Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru, dan Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi.

Baca Juga: Jokowi Tetapkan 14 PSN Baru, Ada PIK hingga BSD

Dia menjelaskan dari 6 proyek yang diproyeksikan bakal molor tersebut terdapat 2 proyek yang hingga saat ini masih belum mendapatkan investor. Seperti, Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi dan Pembangunan Pelabuhan Palembang Timur.

"Apa yang kita lakukan, kita selalu berkoordinasi dengan swasta setelah itu kita KPBU-kan. Mungkin di sini ada swastanya dan ini adalah sekali lagi KPBU dan kreatif financing di mana anggaran pemerintah relatif tidak terlalu banyak," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More