5 Masalah BUMN Versi BPK, dari Konflik Kepentingan hingga Moral Hazard

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan lima masalah utama yang terjadi di internal Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Salah satu yang menjadi sorotan yakni konflik kepentingan di dalam perusahaan pelat merah.



Lalu, persaingan yang tidak sehat antar perusahaan, bias penilaian kinerja, survival cost, hingga tingginya moral hazard. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo mengatakan, lemahnya tata kelola dan tingginya moral hazard sudah merusak strategi bisnis di lingkungan perusahaan pelat merah.



"Lemahnya tata kelola dan tingginya moral hazard telah merusak strategi bisnis di lingkungan BUMN," ujar Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Slamet Edy Purnomo melalui keterangan resmi.



Dia menekankan, pentingnya tata kelola dan manajemen risiko yang kuat bagi BUMN untuk mencapai tujuan strategis bisnis dan menghadapi sejumlah tantangan saat ini dan masa mendatang.

Tak hanya itu, perseroan negara juga harus beradaptasi dengan isu-isu global seperti perubahan iklim dan menunjukkan kepedulian terhadap aspek environmental, social, and governance (ESG).

"Bagi BUMN di Indonesia, tentu hal tersebut juga harus menjadi perhatian yang seharusnya tidak berhenti di hal prosedural, namun juga memenuhinya secara substantif," paparnya.

Slamet mendorong BUMN untuk mengadopsi praktik governance, risk, and compliance (GRC) yang telah diterapkan di industri perbankan, di mana masing-masing aspek diatur dengan peraturan dan ditambahkan aspek ESG menjadi environmental, social, governance, risk, and compliance (ESGRC).