Iuran Tapera Lari ke Surat Berharga Negara, Pengamat Duga Sarat Kepentingan
Minggu, 02 Juni 2024 - 18:31 WIB
Portofolio investasi dana kelolaan iuran Tapera, yang salah satunya lari ke Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sorotan, dimana Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan ada kepentingan pemerintah. Foto/Dok
JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti, portofolio investasi dana kelolaan masyarakat yang membayar iuran untuk kepesertaaan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ).
Naiul Huda menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, komposisi portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera nantinya akan dilarikan 47% ke korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) 45%, dan sisanya di deposito.
Menurutnya, penempatan dana kelolaan ke SBN sarat akan kepentingan pemerintah, belum lagi Komisioner BP Tapera saat ini di isi oleh Menteri Keuangan, yang juga punya kepentingan untuk menyerap SBN yang sebelumnya telah diterbitkan.
"Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah jadi solusinya. Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menkeu yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/5/2024).
Menurutnya, dengan maraknya proyek-proyek infrastruktur dan berbagai program yang saat ini tengah dikerjakan, maka bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan lewat penyerapan surat utang.
"Dengan posisi SBN sebesar 45 persen dari total dana yang dikelola BP Tapera, tentu soal mudah bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN karena bisa dibeli oleh badan pemerintah (termasuk BP Tapera) pakai uang masyarakat," lanjutnya.
Padahal, Naiul Huda menilai ketiga BI rate sedang naik, maka sebetulnya deoposito menjadi instrumen yang cukup baik menyimpan uang untuk memberikan imbal hasil. Namun porsi deposito dalam portofolio invetasi BP Tapera saat ini nampaknya justru punya porsi lebih kecil.
"Ingat, BI rate sudah naik yang artinya deposito sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan SBN," pungkasnya.
Naiul Huda menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, komposisi portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera nantinya akan dilarikan 47% ke korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) 45%, dan sisanya di deposito.
Menurutnya, penempatan dana kelolaan ke SBN sarat akan kepentingan pemerintah, belum lagi Komisioner BP Tapera saat ini di isi oleh Menteri Keuangan, yang juga punya kepentingan untuk menyerap SBN yang sebelumnya telah diterbitkan.
"Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah jadi solusinya. Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menkeu yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/5/2024).
Menurutnya, dengan maraknya proyek-proyek infrastruktur dan berbagai program yang saat ini tengah dikerjakan, maka bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan lewat penyerapan surat utang.
"Dengan posisi SBN sebesar 45 persen dari total dana yang dikelola BP Tapera, tentu soal mudah bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN karena bisa dibeli oleh badan pemerintah (termasuk BP Tapera) pakai uang masyarakat," lanjutnya.
Padahal, Naiul Huda menilai ketiga BI rate sedang naik, maka sebetulnya deoposito menjadi instrumen yang cukup baik menyimpan uang untuk memberikan imbal hasil. Namun porsi deposito dalam portofolio invetasi BP Tapera saat ini nampaknya justru punya porsi lebih kecil.
"Ingat, BI rate sudah naik yang artinya deposito sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan SBN," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda