Menteri Basuki Bersuara Soal BP Tapera: Kalau Minta Diundur, Kita Ikut
Kamis, 06 Juni 2024 - 19:22 WIB
Menteri PUPR sekaligus Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono menyoroti terjadinya penolakan baik dari kalangan pekerja maupun dari unsur pengusaha alias pemberi kerja terkait Iuran Tapera. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Komite BP Tapera , Basuki Hadimuljono akhirnya buka suara soal kepesertaan Tapera yang mencakup para pegawai swasta. Basuki menjelaskan, penerapan kepesertaan Tapera akan menunggu kesiapan masyarakat, namun paling lambat akan diterapkan pada tahun 2027 mendatang.
Baca Juga: Pengumuman! Iuran Tapera Belum Tentu Dipungut Mulai 2027
Program Tapera ini memang disusun untuk tujuan memperluas program pemerintah untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Basuki juga menyoroti terjadinya penolakan baik dari kalangan pekerja maupun dari unsur pengusaha alias pemberi kerja, karena dianggap membebani pekerja dan pengusaha.
"Kalau misalnya DPR sampai ketua MPR itu (minta) diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan bu Menteri Keuangan, kita akan ikut," ujar Basuki di Gedung DPR, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga: Pengumuman! Iuran Tapera Belum Tentu Dipungut Mulai 2027
Program Tapera ini memang disusun untuk tujuan memperluas program pemerintah untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Basuki juga menyoroti terjadinya penolakan baik dari kalangan pekerja maupun dari unsur pengusaha alias pemberi kerja, karena dianggap membebani pekerja dan pengusaha.
"Kalau misalnya DPR sampai ketua MPR itu (minta) diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan bu Menteri Keuangan, kita akan ikut," ujar Basuki di Gedung DPR, Kamis (6/6/2024).
Lihat Juga :