Rupiah Terperosok ke 16.400, Anggaran Subsidi BBM dan Listrik Bisa Tambah Bengkak
Senin, 24 Juni 2024 - 15:05 WIB
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menambah beban anggaran subsidi BBM dan listrik. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menambah beban anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Pasalnya impor BBM menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Adapun asumsi nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 rata-rata dipatok Rp15.000 per USD. Sementara, nilai tukar rupiah saat ini telah mencapai level Rp16.400 per USD
"Maka yang akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan, apabila harga komoditas yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2024 tidak berubah sedangkan rupiah melemah, maka praktis akan terjadi penyesuaian dari sisi anggaran.
Dia mengungkapkan, besaran belanja subsidi yang akan terdampak selisih pelemahan kurs ini tentu akan disesuaikan dengan tagihan dari oleh dan PLN. Namun, baru akan direspons setelah total tagihannya ditinjau oleh BPKP.
"Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN ke pemerintah. Setiap kuartal kita minta BPKP untuk audit dan kami akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara," kata dia.
"Maka yang akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan, apabila harga komoditas yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2024 tidak berubah sedangkan rupiah melemah, maka praktis akan terjadi penyesuaian dari sisi anggaran.
Dia mengungkapkan, besaran belanja subsidi yang akan terdampak selisih pelemahan kurs ini tentu akan disesuaikan dengan tagihan dari oleh dan PLN. Namun, baru akan direspons setelah total tagihannya ditinjau oleh BPKP.
"Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN ke pemerintah. Setiap kuartal kita minta BPKP untuk audit dan kami akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara," kata dia.
(nng)
tulis komentar anda