Gaji dan Tunjangan PNS yang Mau Pindah ke IKN, Ini Rinciannya
Jum'at, 28 Juni 2024 - 20:45 WIB
Gaji dan tunjangan PNS yang ingin pindah ke IKN. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Strategi telah disusun pemerintah memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaporkan tahap awal pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai negeri sipil ( PNS ) dari 38 kementerian/lembaga, lalu diikuti 6.774 ASN dari 29 K/L dan 14.237 ASN dari 59 K/L.
Namun, pemindahan ini menyesuaikan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN. Dari hasil pembagian yang dilakukan pemerintah, prioritas 1 pemindahan ASN ke IKN adalah 179 unit eselon 1 di 38 K/L, prioritas 2 adalah 91 unit eselon 1 di 29 K/L, dan prioritas 3 adalah 378 unit eselon 1 di 59 K/L. Mereka yang pindah ke IKN tahap awal dirancang akan memperoleh tunjangan pionir. Tunjangan pionir tersebut disesuaikan dengan tunjangan kinerja setiap K/L. Ada K/L yang mendapatkan 80 persen tapi ada juga yang 100 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan terdapat beberapa biaya yang ditanggung pemerintah dalam proses pemindahan PNS ke IKN, yakni biaya pengemasan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi.
Komponen yang ditanggung pemerintah dalam pemindahan tugas tersebut antara lain, satu ASN, pasangan ASN, dua anak dan satu asisten rumah tangga (ART).
Skema pemindahan akan dilakukan bertahap. Rencana pengisian ASN di IKN terdiri dari ASN K/L satuan kerja pusat, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024 dengan kuota khusus bagi putra-putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN pemerintah daerah wilayah Kaltim.
Baca Juga: Bukan IKN, Prabowo Bakal Dilantik sebagai Presiden di Senayan
Pemindahan ke IKN dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek bertujuan menghadirkan miniatur penyelenggaraan pemerintahan pada 2022-2024. Fase 2 pada 2025-2029 adalah tahap lanjutan perpindahan kelembagaan dan ASN untuk mewujudkan smart goverment dan operasional shared office system. Sementara fase 3, 4, dan 5 merupakan tahapan jangka panjang hingga 2045.
Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dengan membuka perekrutan sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, pemindahan ini menyesuaikan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN. Dari hasil pembagian yang dilakukan pemerintah, prioritas 1 pemindahan ASN ke IKN adalah 179 unit eselon 1 di 38 K/L, prioritas 2 adalah 91 unit eselon 1 di 29 K/L, dan prioritas 3 adalah 378 unit eselon 1 di 59 K/L. Mereka yang pindah ke IKN tahap awal dirancang akan memperoleh tunjangan pionir. Tunjangan pionir tersebut disesuaikan dengan tunjangan kinerja setiap K/L. Ada K/L yang mendapatkan 80 persen tapi ada juga yang 100 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan terdapat beberapa biaya yang ditanggung pemerintah dalam proses pemindahan PNS ke IKN, yakni biaya pengemasan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi.
Komponen yang ditanggung pemerintah dalam pemindahan tugas tersebut antara lain, satu ASN, pasangan ASN, dua anak dan satu asisten rumah tangga (ART).
Skema pemindahan akan dilakukan bertahap. Rencana pengisian ASN di IKN terdiri dari ASN K/L satuan kerja pusat, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024 dengan kuota khusus bagi putra-putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN pemerintah daerah wilayah Kaltim.
Baca Juga: Bukan IKN, Prabowo Bakal Dilantik sebagai Presiden di Senayan
Pemindahan ke IKN dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek bertujuan menghadirkan miniatur penyelenggaraan pemerintahan pada 2022-2024. Fase 2 pada 2025-2029 adalah tahap lanjutan perpindahan kelembagaan dan ASN untuk mewujudkan smart goverment dan operasional shared office system. Sementara fase 3, 4, dan 5 merupakan tahapan jangka panjang hingga 2045.
Selain itu, pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dengan membuka perekrutan sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
tulis komentar anda