Dapat Rp1,8 Triliun dari Bank Dunia, Kemenhub Bangun Jaringan Transportasi
Sabtu, 29 Juni 2024 - 13:26 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. FOTO/Ist
JAKARTA - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp1,8 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan Kemenhub untuk membangun jaringan transportasi di dua kota, yakni Medan dan Bandung.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, di Kota Medan, Kemenhub akan membangun depo tempat pemberhentian akhir bus. Selain itu, dana dari Bank Dunia itu juga akan digunakan untuk perbaikan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Kota Medan, seperti pembangunan pedestrian dan halte.
"Dana Rp1,8 triliun bukan untuk depo saja, depo hanya Rp300 miliar. Perbaikan dilakukan untuk satu koridor BRT Medan yang panjangnya hampir 10 kilometer, di mana di situ ada pedestrian, halte yang ikonik, aman, dan sebagainya. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa ini jadi suatu percontohan," ujar Menhub dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (29/6/2024).
Menhub mengatakan, depo yang akan dibangun akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal tersebut sejalan dengan rencana pengambilalihan BRT dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Medan pada 17 Agustus 2024 dan konversi BRT menjadi kendaraan berbasis listrik.
Menhub pun membuka kesempatan bagi pihak yang berminat melakukan kerja sama pendanaan kreatif melalui penggunaan lahan yang masih tersedia di Terminal Amplas. "Bisa membangun hotel, kantor, rumah sakit, supaya lahan yang dimiliki negara melalui Kemenhub begitu produktif," ujarnya.
Walikota Medan Bobby Nasution yang turut hadir pada peninjauan tersebut, menyampaikan komitmennya dalam mendukung proyek pekerjaan tingkat nasional yang ada di Kota Medan. "Kita berikan lahan dari Pemkot Medan. Lalu per 17 Agustus, mungkin jadi hadiah juga untuk masyarakat Kota Medan yang menggunakan transportasi umum. Nanti kalau bisa seluruhnya akan pakai kendaraan listrik," tuturnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, di Kota Medan, Kemenhub akan membangun depo tempat pemberhentian akhir bus. Selain itu, dana dari Bank Dunia itu juga akan digunakan untuk perbaikan koridor Bus Rapid Transit (BRT) Kota Medan, seperti pembangunan pedestrian dan halte.
"Dana Rp1,8 triliun bukan untuk depo saja, depo hanya Rp300 miliar. Perbaikan dilakukan untuk satu koridor BRT Medan yang panjangnya hampir 10 kilometer, di mana di situ ada pedestrian, halte yang ikonik, aman, dan sebagainya. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa ini jadi suatu percontohan," ujar Menhub dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (29/6/2024).
Menhub mengatakan, depo yang akan dibangun akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal tersebut sejalan dengan rencana pengambilalihan BRT dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Medan pada 17 Agustus 2024 dan konversi BRT menjadi kendaraan berbasis listrik.
Menhub pun membuka kesempatan bagi pihak yang berminat melakukan kerja sama pendanaan kreatif melalui penggunaan lahan yang masih tersedia di Terminal Amplas. "Bisa membangun hotel, kantor, rumah sakit, supaya lahan yang dimiliki negara melalui Kemenhub begitu produktif," ujarnya.
Walikota Medan Bobby Nasution yang turut hadir pada peninjauan tersebut, menyampaikan komitmennya dalam mendukung proyek pekerjaan tingkat nasional yang ada di Kota Medan. "Kita berikan lahan dari Pemkot Medan. Lalu per 17 Agustus, mungkin jadi hadiah juga untuk masyarakat Kota Medan yang menggunakan transportasi umum. Nanti kalau bisa seluruhnya akan pakai kendaraan listrik," tuturnya.
(fjo)
tulis komentar anda