Pesan Jokowi Soal APBN: Ini Uang Rakyat, Ini Uang Negara, Pasti Diaudit! Pasti diperiksa
Senin, 08 Juli 2024 - 10:49 WIB
Presiden Jokowi menekankan, bahwa predikat WTP ( wajar tanpa pengecualian) bukan menjadi sebuah prestasi, tapi kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah baik pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP ). Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023.
"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam sambutannya dengan tema menguatkan fondasi negara, Menuju Indonesia emas 2045 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga: Kemenkeu Raih Opini WTP 12 Tahun Beruntun, Sri Mulyani: Bukan Berarti Tak Ada Perbaikan
Jokowi juga menyampaikan, penghargaan dan apresiasi terhadap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkat profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Kepala Negara menekankan, bahwa predikat WTP bukan menjadi sebuah prestasi, tapi kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah.
"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam sambutannya dengan tema menguatkan fondasi negara, Menuju Indonesia emas 2045 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga: Kemenkeu Raih Opini WTP 12 Tahun Beruntun, Sri Mulyani: Bukan Berarti Tak Ada Perbaikan
Jokowi juga menyampaikan, penghargaan dan apresiasi terhadap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkat profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Kepala Negara menekankan, bahwa predikat WTP bukan menjadi sebuah prestasi, tapi kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah.
Lihat Juga :