Bahlil Bocorkan IUPK Freeport Bakal Diperpanjang sebelum Jokowi Lengser
Kamis, 11 Juli 2024 - 17:06 WIB
Perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum jabatan Jokowi selesai sebagai presiden. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia ( PTFI ) akan terbit sebelum jabatan Jokowi selesai sebagai presiden. Dalam perpanjangan ini, pemerintah menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%.
"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan IUPK, karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya," ujar Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor, yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
Dalam proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%.
"Terus saham negara sekarang sudah 51%, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai, itu kita tambah saham 10%, jadi total saham negara negara Freeport itu sebesar 61%," jelas dia.
Bahlil menjelaskan saat pemerintah Indonesia membeli 51% saham perusahaan pada 2018 lalu, negara mendapatkan banyak keuntungan. Dengan modal sebesar USD4 miliar saat itu, sudah kembali balik modal.
"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar USD4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun. 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untung mengambil alih Freeport sekarang," jelasnya.
"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan IUPK, karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya," ujar Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor, yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga
Dalam proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%.
"Terus saham negara sekarang sudah 51%, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai, itu kita tambah saham 10%, jadi total saham negara negara Freeport itu sebesar 61%," jelas dia.
Bahlil menjelaskan saat pemerintah Indonesia membeli 51% saham perusahaan pada 2018 lalu, negara mendapatkan banyak keuntungan. Dengan modal sebesar USD4 miliar saat itu, sudah kembali balik modal.
"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar USD4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun. 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untung mengambil alih Freeport sekarang," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda