Sektor Pangan Masih Amburadul, Pengamat: Tugas Bapanas Tak Hanya Mengurusi Beras
Senin, 22 Juli 2024 - 10:19 WIB
Diterangkan juga olehnya, dengan hasil sekitar 39 juta ton, seharusnya bisa memenuhi kebutuhan nasional, yang menurut data pada tahun 2024, yaitu sekitar 31 juta ton.
"Apalagi jika Indonesia bisa meniru Thailand yang bisa panen hingga lima kali dalam satu tahun, atau Vietnam yang bisa panen tiga hingga empat kali. Kalau itu bisa dilakukan, artinya Indonesia bisa punya lumbung pangan, bahkan bisa ekspor ke negara yang membutuhkan," kata BHS tegas.
Fungsi inilah yang diharapkan dari Bapanas yakni mendorong semua stakeholder pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bisa secara maksimal dalam mengelola sektor hulu.
"Bapanas harusnya fokus disitu. Dimaksimalkan, supaya jangan sampai impor. Kalau pun harus impor, itu biarkan menjadi wewenang dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Kalau masalah distribusi bantuan beras dari pemerintah, biarkan menjadi wewenang Kementerian Sosial saja. Fokus saja untuk mendorong Kementerian Pertanian mencapai target pangan dan membantu petani atau perkebunan mendapatkan apa yang dibutuhkan selama proses menanam atau menghasilkan pangan," urainya.
Misalnya berkoordinasi masalah ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, memastikan sistem pengairan berjalan dengan baik, ketersediaan bibit dengan harga terjangkau, dan membantu menyelesaikan permasalahan hama.
"Dan yang tak kalah penting adalah masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Karena mereka untuk bercocok tanam atau melaut kan butuh modal juga. Harusnya mereka itu dilayani dengan KUR. Karena produksi pangan ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar," urainya lagi.
Jadi lanjut BHS, kedepannya tidak ada lagi pangan yang impor, baik itu berupa beras, sayur mayur, gula, hingga daging. Bapanas harus mampu berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
"Kalau informasi kelebihan atau kekurangan pangan, itu bisa dilakukan Bapanas, tapi untuk yang menjalankannya ya kementerian terkait. Bapanas ini pusat informasi, bisa dibilang begitu. Misalnya, di provinsi A kekurangan beras, Bapanas bilang ke Kementan atau Bulog untuk dikirimkan. Atau kalau ada provinsi yang kelebihan, Bapanas yang punya informasi, kasih tahu ke Kementerian Pertanian atau Perdagangan untuk mengambil dan mengirimkan ke daerah yang membutuhkan," kata BHS lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan masalah pangan ini. "Tidak perlu terlalu banyak badan. Yang penting adalah fokus pada tugas yang diamanatkan, lalu saling bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga target kebutuhan nasional itu bisa tercapai. Dan pemerintah tidak perlu sibuk impor lagi," ujarnya.
Terakhir BHS menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kinerja Bapanas dalam menyelesaikan masalah pangan Indonesia dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pokok kebutuhan masyarakat.
"Apalagi jika Indonesia bisa meniru Thailand yang bisa panen hingga lima kali dalam satu tahun, atau Vietnam yang bisa panen tiga hingga empat kali. Kalau itu bisa dilakukan, artinya Indonesia bisa punya lumbung pangan, bahkan bisa ekspor ke negara yang membutuhkan," kata BHS tegas.
Fungsi inilah yang diharapkan dari Bapanas yakni mendorong semua stakeholder pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bisa secara maksimal dalam mengelola sektor hulu.
"Bapanas harusnya fokus disitu. Dimaksimalkan, supaya jangan sampai impor. Kalau pun harus impor, itu biarkan menjadi wewenang dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Kalau masalah distribusi bantuan beras dari pemerintah, biarkan menjadi wewenang Kementerian Sosial saja. Fokus saja untuk mendorong Kementerian Pertanian mencapai target pangan dan membantu petani atau perkebunan mendapatkan apa yang dibutuhkan selama proses menanam atau menghasilkan pangan," urainya.
Misalnya berkoordinasi masalah ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, memastikan sistem pengairan berjalan dengan baik, ketersediaan bibit dengan harga terjangkau, dan membantu menyelesaikan permasalahan hama.
"Dan yang tak kalah penting adalah masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Karena mereka untuk bercocok tanam atau melaut kan butuh modal juga. Harusnya mereka itu dilayani dengan KUR. Karena produksi pangan ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar," urainya lagi.
Jadi lanjut BHS, kedepannya tidak ada lagi pangan yang impor, baik itu berupa beras, sayur mayur, gula, hingga daging. Bapanas harus mampu berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
"Kalau informasi kelebihan atau kekurangan pangan, itu bisa dilakukan Bapanas, tapi untuk yang menjalankannya ya kementerian terkait. Bapanas ini pusat informasi, bisa dibilang begitu. Misalnya, di provinsi A kekurangan beras, Bapanas bilang ke Kementan atau Bulog untuk dikirimkan. Atau kalau ada provinsi yang kelebihan, Bapanas yang punya informasi, kasih tahu ke Kementerian Pertanian atau Perdagangan untuk mengambil dan mengirimkan ke daerah yang membutuhkan," kata BHS lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan masalah pangan ini. "Tidak perlu terlalu banyak badan. Yang penting adalah fokus pada tugas yang diamanatkan, lalu saling bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga target kebutuhan nasional itu bisa tercapai. Dan pemerintah tidak perlu sibuk impor lagi," ujarnya.
Terakhir BHS menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kinerja Bapanas dalam menyelesaikan masalah pangan Indonesia dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pokok kebutuhan masyarakat.
tulis komentar anda