Subsidi dan Kompensasi Energi Meroket Jadi Rp394,3 Triliun di 2025
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 21:53 WIB
Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi dan kompensasi energi melonjak menjadi Rp394,3 triliun dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi energi dan kompensasi melonjak menjadi Rp394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kemudian subsisi non energi sebesar Rp131,3 triliun.
Jika ditotal, alokasi subsidi dan kompensasi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi dan non energi.
"Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu terutama untuk ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari 6 sampai 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2025 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah serta subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.
"Kita juga memberikan subsidi non energi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 juta rumah untuk MBR dan tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih," terang Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. "Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yang menjadi perhatian," tukasnya.
Jika ditotal, alokasi subsidi dan kompensasi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi dan non energi.
"Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu terutama untuk ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari 6 sampai 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2025 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah serta subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.
"Kita juga memberikan subsidi non energi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 juta rumah untuk MBR dan tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih," terang Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. "Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yang menjadi perhatian," tukasnya.
(akr)
tulis komentar anda