Kemenkeu Mencatat Defisit APBN Terus Melebar
Rabu, 26 Agustus 2020 - 09:35 WIB
Belanja negara mencapai Rp1.252,4 triliun diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Realisasi tersebut setara 45,72% target perubahan APBN berdasarkan Perpres Nomor 72/2020, yakni senilai Rp2.739,2 triliun. “Belanja kementerian/lembaga (K/L) adalah Rp419,6 triliun atau 50,2% dari total belanja K/L yang ada di dalam perpres, pertumbuhannya flat 0% dibandingkan tahun lalu,” kata Menkeu.
Sri Mulyani menyebut belanja selain K/L yaitu Rp374 triliun atau 32,8%. Angka ini naik cukup besar, 9,5%, karena banyak program-program PEN memang dimasukkan dalam pos belanja non-K/L.
Adapun belanja pemerintah pusat, Rp793,6 triliun atau 40% dari total belanja di dalam Perpres Nomor 72/2020, hanya tumbuh 4,2% dibandingkan belanja tahun lalu pada bulan Juli yang berarti tumbuh 9,2%. Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9%. (Baca juga: Rusia Rilis Video Ledakan Tsar Bomba, Bom Nuklir Terkuat Sejagad)
“Ini yang menyebabkan belanja non-K/L kita nanti akan mengalami kenaikan. Kalau dilihat, posnya Rp1.138,9 triliun itu naik luar biasa dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp778, 9 triliun,” urai Menkeu.
Kenaikan belanja negara tersebut tak dibarengi dengan peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Realisasi pajak hingga akhir Juli 2020 senilai Rp601,9 triliun atau 50,2% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres Nomor 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.
Kontraksi tersebut lebih dalam dari yang diperkirakan. “Kalau kita lihat dari sisi growth penerimaan pajak adalah negatif 14,7%. Ini lebih dalam dari yang kami perkirakan. Ini yang perlu kami perhatikan dari faktor-faktor pajak tersebut," kata Sri Mulyani.
Dia merinci penerimaan PPh migas hingga akhir Juli 2020 tercatat senilai Rp19,8 triliun atau minus 44,3% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu Rp35,5 triliun. "Penurunan PPh migas secara drastis tersebut melanjutkan penurunan mulai Februari 2020 karena dipengaruhi harga minyak dunia yang anjlok," ujarnya.
Sri Mulyani menyebut belanja selain K/L yaitu Rp374 triliun atau 32,8%. Angka ini naik cukup besar, 9,5%, karena banyak program-program PEN memang dimasukkan dalam pos belanja non-K/L.
Adapun belanja pemerintah pusat, Rp793,6 triliun atau 40% dari total belanja di dalam Perpres Nomor 72/2020, hanya tumbuh 4,2% dibandingkan belanja tahun lalu pada bulan Juli yang berarti tumbuh 9,2%. Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9%. (Baca juga: Rusia Rilis Video Ledakan Tsar Bomba, Bom Nuklir Terkuat Sejagad)
“Ini yang menyebabkan belanja non-K/L kita nanti akan mengalami kenaikan. Kalau dilihat, posnya Rp1.138,9 triliun itu naik luar biasa dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp778, 9 triliun,” urai Menkeu.
Kenaikan belanja negara tersebut tak dibarengi dengan peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Realisasi pajak hingga akhir Juli 2020 senilai Rp601,9 triliun atau 50,2% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres Nomor 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.
Kontraksi tersebut lebih dalam dari yang diperkirakan. “Kalau kita lihat dari sisi growth penerimaan pajak adalah negatif 14,7%. Ini lebih dalam dari yang kami perkirakan. Ini yang perlu kami perhatikan dari faktor-faktor pajak tersebut," kata Sri Mulyani.
Dia merinci penerimaan PPh migas hingga akhir Juli 2020 tercatat senilai Rp19,8 triliun atau minus 44,3% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu Rp35,5 triliun. "Penurunan PPh migas secara drastis tersebut melanjutkan penurunan mulai Februari 2020 karena dipengaruhi harga minyak dunia yang anjlok," ujarnya.
Lihat Juga :