Jokowi Sebut Belum Ada Keputusan Soal Pembatasan BBM
Rabu, 28 Agustus 2024 - 12:50 WIB
Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024). FOTO/Erfan Erlin
YOGYAKARTA - Presiden Jokowi menyebut belum ada keputusan terkait rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kabarnya bakal diberlakukan pemerintah 1 Oktober 2024 mendatang.
Jokowi mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," ujar Jokowi, di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Dunia Bos?
Dia menegaskan jika hingga saat ini belum ada keputusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga saat ini belum ada rapat membahas rencana pembatasan ini.
Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.
"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).
Jokowi mengatakan saat ini rencana tersebut masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," ujar Jokowi, di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Baca Juga: Orang Kaya Pakai BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Apa Kata Dunia Bos?
Dia menegaskan jika hingga saat ini belum ada keputusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan hingga saat ini belum ada rapat membahas rencana pembatasan ini.
Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.
"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).
tulis komentar anda